• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM BIDANG LEGISLASI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

    Thumbnail
    View/Open
    Agus Pandapotan Aruan.pdf (104.8Kb)
    Date
    2020-09-21
    Author
    Aruan, Agus Pandapotan
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Presiden merupakan kepala egislasi sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu egislasi yang menganut egisl pemerintahan presidensial. Dalam konstitusi tugas Presiden ialah menjalankan undang – undang. Dalam proses menjalankan tugasnya Presiden mempunyai beberapa kekuasaan dan salah satunya ialah kekuasaan dalam bidang egislasi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kekuasaan egislasi yang dimiliki oleh Presiden sangatlah penting dalam bernegara . Salah satu nya ialah Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang disebut sebagai peraturan pengganti Undang – undang atau perpu . Melalui Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ada batasan – batasan kekuasaan egislative yang dimiliki oleh Presiden. Selain batasan tersebut diatur pada Undang – Undang Dasar 1945 dalam egisl pemerintahan presidensial batasan – batasan kekuasaan egislative tersebut diatur dari kacamata Hukum Tata Negara.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4474
    Collections
    • Ilmu Hukum [1862]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback