KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH KOPERASI (Study Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan Sertifikat hak milik atas tanah pada Perjanjiang Hutang Piutang dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk dan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. bagaimana kedudukan sertipikat hak milik dalam perjanjian hutang piutang Dan 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/PN.Yyk tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, dengan cara studi kasus. Ruang lingkup penelitian normatif disini meliputi penelitian tentang asas hukum, dengan mempelajari dan menelaah secara teliti putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, bahwasannya sertipikat hak milik atas tanah dapat berfungsi sebagai jaminan hutang piutang. Dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah tersebut majelis hakim menganggap bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi, akan tetapi dalam hal pembayaran tidak dilakukan dengan tepat waktu, yang mana seharusnya Tergugat dapat dikategorikan Wanprestasi, Namun hakim memberi pertimbangan, menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pihak penggugat telah mendapat keuntungan dari pihak tergugat yang mana disini adalah anggota koperasi.