Search
Now showing items 1571-1580 of 1598
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN
(2024-06-07)
Tindak Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(2024-06-06)
Anak-anak sering kali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, dikota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orang tuanya dengan cara mendorong anak-anaknya supaya menjadi pekerja seks ...
KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
(2024-06-07)
Badan Narkotika Nasional adalah suatu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2024-06-07)
Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN IDENTITAS DIGITAL DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME
(2024-06-07)
Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime tentang Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Identity Theft (Pencurian Data Pribadi) dalam transaksi elektronik ...
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
(2024-06-06)
Suatu perubahan selain memberi dampak positif biasanya selalu dibarengi dengan adanya suatu dampak negatif sehingga perkembangan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA INVESTASI ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 1999, UU NO. 25 TAHUN 2007, DAN UU NO. 3 TAHUN 2020
(2024-05-29)
Indonesia memiliki potensi sumber daya geologi yang beragam termasuk sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Pertambangan merupakan kewenangan negara dan diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. ...
ANALISIS YURIDIS MONOPOLI PERDAGANGAN TERHADAP UMKM KONVENSIONAL OLEH E-COMMERCE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
(2024-05-29)
Persaingan bidang usaha di Indonesia sudah terjadi sejak pasar berjalan. Kekuatan ekonomi pasar mengalami kondisi yang tidak stabil akibat terjadinya sistem monopoli perdagangan. Perkembangan industri sektor ekonomi digital ...
ANALISIS PROSES KEEFEKTIFAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENYELESAIKAN UTANG PERUSAHAAN
(2024-06-05)
PKPU adalah waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk memutuskan cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk jika diperlukan merestrukturisasi utang. ...
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2024-06-04)
Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum dibidang pertanahan. Tanah makin lama,makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli ...