Search
Now showing items 1461-1470 of 1598
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(2024-06-06)
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatau perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib ...
RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(2024-06-06)
Tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan isu yang selalu menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya karena dampaknya yang seringkali traumatis, terutama bagi anak-anak. Dalam konteks hukum, ...
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
(2024-06-06)
Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting daam acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ...
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG No. 37 Tahun 2004
(2024-06-05)
Negara Indonesia dalam pembangunan ekonominya memiliki perkembangan dengan sangat pesat dengan adanya program pemerintah secara bertahap dan memiliki kesinambungan .Salah satu bentuk usaha yang sangat berpengaruh dalam ...
TINDAK PIDANA MENGHINA CALON PESERTA LEGISLATIF DAN MENGADU DOMBA MASYARAKAT
(2024-06-06)
Indonesia adalah Negara yangmenganut system demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN AGAMA
(2024-01-17)
Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus yang paling sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, hal ini tidak lepas dari pluralisme di masyarakat Indonesia. Ancaman ujaran kebencian berdasarkan ...
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)
Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020
(2024-01-18)
Insolven adalah keadaan tidak mampu membayar, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu ...
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)
DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)
Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ...