Search
Now showing items 891-900 of 1082
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) OLEH POLRI
(2024-06-03)
Tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Tindak pidana pencurian ...
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DIREKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2024-06-03)
Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang umum terjadi dalam dunia bisnis, di mana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan harapan untuk memperoleh pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Namun, ...
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
(2024-06-03)
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Korban adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan sedangkan pelaku kejahatan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI PREMATURE
(2024-06-03)
Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tercapainya Perdamaian. Perdamaian pada umumnya diajukan oleh debitor untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari para kreditor yang tertuang dalam Perjanjian ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
(2024-06-07)
Penerimaan Calon Praja IPDN seperti sekarang ini tentunya tidak sedikit para pemuda yang menginginkan sebagai IPDN inilah yang membuat sebagian dari Calon Praja IPDN menempuh berbagai cara untuk dapat lolos menjadi IPDN. ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(2024-06-07)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian ...
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM MASA KAMPANYE MELAKUKAN PENYUAPAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
(2024-06-07)
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2024-06-07)
Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
(2024-06-07)
Penelitian ini membahas analisis penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum. Seorang hakim umumnya bertugas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam peradilan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERMUATAN PENISTAAN AGAMA YANG DAPAT DIAKSES SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT DALAM JEJARING MEDIA SOSIAL
(2024-06-07)
Kehadiran media sosial membuat berbagai kemudahan khususnya dalam proses interaksi antar masyarakat. Informasi yang diperoleh semakin cepat dapat diakses di media sosial. Kemudahan ini kemudian menimbulkan dampak negatif. ...