Search
Now showing items 551-560 of 669
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MENYERAHKAN ATAU MENYEDIAKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 161/Pid.Sus/2018/PN Bit)
(2022-11-24)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas menyediakan barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak dilekati pita cukai. ...
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI BANK YANG TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr)
(2022-11-24)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan sanksi terhadap Pegawai Bank Yang Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN SEBELUM KONTRAK BERAKHIR BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2022-11-24)
Pada saat ini, masalah ketenagakerjaan sangat beragam dikarenakan hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berjalan baik atau tidak harmonis. Perusahaan dan pekerja/buruh terdapat suatu hubungan kerja yang ...
ANALISA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2022-06-07)
Penelitian ini disusun karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi salah satu pilihan yang sering diambil baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sebagai upaya restrukturisasi utang. Namun, banyak yang belum memahami ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI FACEBOOK DENGAN SISTEM DROPSHIP (STUDI TOKO ONLINE GRIYA_MIULAN27 DI BOGOR)
(2022-06-07)
Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan adalah media yang digunakan. Selain keuntungan yang didapat ada pula kerugian yang harus diwaspadai, mengingat transaksi ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI PENERIMA LISENSI PENYIARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2022-06-07)
Hak cipta itu sendiri terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak-hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mewariskan karya yang ...
TINJAUAN YURIDIS DALAM UPAYA HUKUM ACTIO PAULIANA TERHADAP DEBITOR YANG MENGHIBAHKAN HARTA KEKAYAANNYA SEBELUM PAILIT BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2022-06-07)
Actio pauliana adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor untuk membatalkan segala perbuatan hukum Debitor pailit yang merugikan Kreditor. Actio pauliana dapat diajukan setelah putusan pernyataan ...
PENETAPAN PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONTRUKSI (STUDI KANTOR PAJAK
(2022-06-07)
Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban ...
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK
(2022-06-07)
Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta lagu, baik dalam ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM TAHAP HASIL AKHIR PEMUNGUTAN SUARA PADA PASANGAN CALON TERPILIH
(2022-06-07)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung ...