Browsing Hukum by Title
Now showing items 631-650 of 1598
-
PENERAPAN KEBIJAKAN REGULASI BAGASI BERBAYAR PADA PENGANGKUTAN PENUMPANG DOMESTIK PESAWAT UDARA MASKAPAI LION AIR. (STUDI PADA MASKAPAI LION AIR MEDAN)
(2019-10-22)Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari ... -
PENERAPAN KETENTUAN BARANG YANG DAPAT DI BAWA OLEH PENUMPANG DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA SESUAI DENGAN PMK NOMOR N03/PMK.04/N017 (STUDI KASUS DI KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI KUALANAMU MEDAN)
(2019-09-17)Tanpa adanya pembatasan barang masuk oleh pemerintah akan membuat suatu negara melakukan Perdagangan Bebas. Memiliki rumusan masalah yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan ... -
PENERAPAN KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN (STUDI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KUALANAMU)
(2020-09-10)Kegiatan impor pada saat ini sangatlah tinggi hal tersebut diakibatkan karena adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk melakukan perdagangan internasional. Rumusan masalah yang akan ... -
PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (STUDI DI POLRES HUMBANG HASUNDUTAN)
(2019-10-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan mediasi penal pada tindak pidana penganiayaan di wilayah polres humbang hasundutan dan juga untuk mengetahui kendala-kendala ... -
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(2023-11-28)Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan ... -
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI
(2021-12-07)Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan ... -
PENERAPAN PERANTURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH ,DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAEAH KABUPATEN KARO
(2017-08-27)Pajak Daerahmerupakansalahsatusumberpendapatanaslidaerah yang pentinggunamembiayaipenyelenggaraanpemerintahdaerahuntukmemantapkanotonomidaerah yang luas, nyatadanbertanggungjawab.Peranpajakdalampembangunanterlihatdalamsetiapproyek ... -
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU LAYERING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-11-25)Pada skeipsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana ... -
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN
(2020-09-30)Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOBA ( STUDI PUTUSAN NO.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj )
(2022-11-24)Di Indonesia Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus yang peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika ialah suatu tindakan yang melanggar ketentuan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA HOAKS (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps)
(2022-01-17)Salah satu kejahatan cybercrime ini seperti dengan memberitahkan kabar bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik di media sosial terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi ... -
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ... -
PENERAPAN PRINSIP TERITORIAL TERHADAP WNA YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SHABU DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR.539/PID.SUS/2018/PN.BTM)
(2019-10-11)Tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan telah menjadi permasalahan bangsa bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Permasalahan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SELAKU PEMAKAI OBAT-OBATAN TERLARANG
(2024-01-23)Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih sangat banyak terjadi. Dalam kondisi demikian, pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang bahaya penggunaan ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA UU ITE KEPADA PELAKU UJARAN KEBENCIAN TERHADAP KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn)
(2019-09-12)Pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efesien untuk memenuhi kebutuhan, teknologi terus berkembang pesat sehingga ... -
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KOTA MEDAN
(2014-06-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni pada dinas pendapatan Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 ... -
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-09-13)Penelitianinidilakukandengantujuanmengetahuiproblematikayuridis yang kemungkinanterjadidariditerapkannyasistempembuktiandalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUangberdasarkanketentuanperaturanPerundang-undan ... -
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1454/K/PID.SUS/2011)
(2016-10-03)Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, system pembuktian terbalik merupakan system pembuktian yang berada ...