Browsing by Title
Now showing items 10118-10137 of 10550
-
TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEDUA BELAH PIHAK (Putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS)
(2018-03-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan berdasarkan putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No. 19/Pdt.G/2008/PN-PMS Untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang ... -
TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA
(2017-06-15)Listrik termasuk barang bergerak yang tidak berwujud, artinya barang yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Listrik adalah objek jual beli yang secara axioma yaitu tidak merupakan barang yang menimbulkan ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH ADANYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/Pdt.G/2020/PN Dum)
(2022-11-29)Harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh suami dan istri pada saat berlangsungnya pernikahan.Apabila terjadinya perceraian suami dan istri berhak mendapat kembali setengah dari harta tersebut,namun harta yang ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN. Plg)
(2022-10-10)Perjanjian kredit yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh para pihak mengakibatkan banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh ... -
TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN PENERBITAN BALIK NAMA SERTIPIKAT TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(2022-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pengaturan hukum penolakan balik nama sertipikat hak atas tanah dan apa yang menjadi akibat dari penolakan balik nama sertipikat yang dilakukan oleh Badan ... -
TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
(Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2020-10-21)Penelitian terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk mengetahui keberadaan ataupun aktivitas suatu perusahaan (debitur) yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya (PKPU) dikabulkan oleh ... -
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
(2019-09-02)Skripsi ini bertujuan untuk mengathui perlindungan hukum seperti apa yang akan di dapat oleh anak angkat yang proses pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum ... -
TINJAUAN HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI DALAM INDUSTRI RETAIL BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PADA SWALAYAN MAJU BERSAMA GLUGUR)
(2020-09-19)Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing.Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (Predatory Pricing) yang dilakukan ... -
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA UU NO.20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Menurut UU No. 20 Tahun 2014 ... -
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMUTIHAN PINJAMAN AKIBAT DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus BRI Panitonga)
(2022-10-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia cabang Panitonga dan Untuk mengetahui Apa penyebab pemutihan pinjaman kredit jika debitur meninggal dunia ... -
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA PERSELINGKUHAN DAN TERGUGAT TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH YANG MENYEBABKAN PERCEKCOKAN SECARA TERUS MENERUS
(2023-12-06)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian,dan apakah alasan percekcokan secara terus menerus dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Dalam kehidupan ... -
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMESANAN RUMAH INDENT YANG BERTENTANGAN DENGAN KESEPAKATAN (STUDI PADA PT.TORGANDA TAJUNG ANOM)
(2022-01-17)Tingginya permintaan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah siap huni (ready stock), sehingga berkembang transaksi jual beli rumah dengan sistem indent atau membeli rumah ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS DI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELISERDANG
(2019-09-21)Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gambaran bagaimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dan untuk mengetahui pembagian hak waris anak perempuan dari keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki bagi ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PATEN BAGI PEMEGANG LISENSI YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2018-10-03)Hak paten seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak-hak mutlak, yang bukan hak kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Dari masalah ini Bagaimana akibat hukum pembatalan paten bagi pemegang ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA
(2021-12-21)Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pembeli hak atas tanah yang bersifat sertipikat ganda, pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang menghubung penelitian terhadap ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN HAK CIPTA PERANGKAT LUNAK KOMPUTER TANPA LISENSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2019-09-20)Pada era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan di dunia teknologi ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2021-12-21)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah legalitas perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan apakah dengan ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUMHAK WISATAWAN DAERAH WISATA BAKTIRAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2019-09-22)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Di Kawasan Wisata Daerah Wisata Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Ganti Rugi Terhadap ...