Search
Now showing items 1561-1570 of 1598
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)
Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)
Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ...
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
(2024-05-31)
Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ...
TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA
(2024-06-03)
Hukum acara perdata (hukum formal) merupakan serangkaian peraturan yang mencakup cara bagaimana pihak yang berperkara bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan perkaranya. Dalam perlawanan pihak ...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA
(2024-06-03)
Hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakukanya memorandum of understanding (MoU). Namun mengingat bahwa MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang ...
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)
Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER KEPADA PASIEN
(2024-06-03)
Dunia kedokteran dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut.Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam ...
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(2024-06-03)
Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(2024-06-07)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(2024-06-07)
Anak merupakan suatu anugerah yang telah diterima dari Tuhan dan kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan ...