Search
Now showing items 1311-1320 of 1598
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INVESTASI ELEKTRONIK
(2023-12-01)
Penegakan Hukum dalam arti luas itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyakut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. ...
AKIBAT HUKUM PELELANGAN OBJEK JAMINAN GADAI EMAS OLEH LEMBAGA PEGADAIAN TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN/PERINGATAN TERHADAP DEBITUR
(2023-12-09)
Hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2023-12-08)
Proses jual beli pada marketplace terdapat sebuah sistem pembayaran yang dikenal dengan istilah Cash on Delivery (selanjutnya disebut COD). Sistem COD dapat diartikan sebagai metode bisnis, di mana perusahaan akan mengirimkan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM PERJANJIAN JASA TITIP PEMBELIAN BARANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2023-12-09)
Jasa titip pembelian melalui media elektronik dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat yang dimana pada jasa titip ini seseorang membelanjakan barang bagi konsumen yang memesan barang lewat media sosial. Terdapat pula ...
TINJUAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN UPAH BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2023-12-09)
Tenaga kerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan yang tentu saja membutuhkan upah dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberian upah dalam bekerja merupakan unsur penting yang berpengaruh ...
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2023-12-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri serta Perlindungan yang diberikan oleh Agen penempatan TKI ...
TINJAUAN YURIDIS DALAM PASAL 27 AYAT 2 JO DAN PASAL 45 AYAT 2 UU ITE MENGENAI INDIKASI JUDI ONLINE YANG DI PUBLIKASIKAN SECARA TERANG - TERANGAN DI MEDIA SOSIAL
(2024-01-16)
Kemajuan teknologi saat ini tentunya membawa banyak hal, di indonesia sendiri di Kementrian Komuniasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP KUALITAS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Pembuatan E-KTP di Kantor Camat Medan Timur Kota Medan)
(2024-01-16)
Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggaraan pemerintah di kecamatan. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat ...
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-16)
Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dengan 4 ribu orang meninggal dunia. Virus corona ini sudah ada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi ...
TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN DI TINJAU DARI HUKUM KETATANEGARAAN
(2024-01-16)
Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan ...