Browsing Ilmu Hukum by Issue Date
Now showing items 81-100 of 1509
-
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMBERI UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM PROVINSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:1739/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST)
(2015-10-10)Dewasa ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan, salah satunya adalah mengenai upah. Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh ... -
ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PENGURUS CV ATAS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2015-10-10)Melalui sektor pertambangan, Indonesia akan mendapatkan devisa Negara yang besar untuk membangun bangsa ini. Namun kegiatan pertambangan masih tidak memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun ... -
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi PutusanNomor:196/Pid.Sus/2014/PN.BTL)
(2015-10-10)Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penulis tidak setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media ... -
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA TANJUNG GUSTA MEDAN
(2015-10-12)Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan ... -
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(2016-04-06)Perjanjian dibuat para pihak sebagaimana dasar hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dengan adanya perjanjian diharapkan para pihak dapat berjalan dengan ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Pada Saat Pilkada Untuk Memenangkan Gugatan di Mahkamah Konstitusi
(2016-04-14)Tindak pidana suap merupakan salah satu kejahatan yang sudah sangat lama dan sering terjadi dalam masyakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu ... -
PEMIDANAAN ANAK YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2013/PN.MDN)
(2016-04-16)Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Anak harusnya dilakukan berdasarkan Pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak tersebut dan bimbingan yang baik oleh orang dewasa (orang tua, wali, guru, pendidik, dll ). Anak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
(2016-08-01)Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN)
(2016-08-10)Fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaku kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang adalah anak. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan ... -
Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Karena Unsur Kealpaan (culpa) (Studi di Satuan Lalu Lintas Kota Medan)
(2016-08-12)Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang sering terjadi di lalu lintas jalan khususnya di kota-kota besar seperti Kota Medan. Penanganan dan tindakan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan No.08/Pid.B/2013/PN.GS)
(2016-08-12)ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan No.08/Pid.B/2013/PN.GS) -
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN UTANG PADA PERUSAHAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN ( FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE )
(2016-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggungjawab Debitur terhadap Kreditur atas hilangnya benda jaminan dalam perjanjian penanggungan utang pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan dan bagaimana upaya hukum yang ... -
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BARANG SECARA RUGI (PREDATORY PRICING) DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUTUNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
(2016-09)Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahuiTindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Apabila Dalam Penyelidikan Tidak adanya Transparansi Dari Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi (Predatory ... -
LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION DUE TO MARRIAGENOT ELIGIBLE LEGAL ISLAMIC SHARI’AH(STUDY DECISION NUMBER 435 / Pdt.G / 2013 / PA.Mdn)
(2016-09)Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuiapa yang menjadi pertimbangan hakim dalampembatalanperkawinan yang telah berlangsung dengan mengakukeduabelahpihakbelumpernahmenikahdanbagaimanaakibathukumatasakibatpembat ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HAK ASASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(2016-09-09)Berbicara Hak Asasi Manusia pada suatu negara yang demokrasi tidak lepas dengan Hak Politik di suatu negara tersebut, Hak Politik merupakan salah satu bagian/ atau salah satu macam dari Hak Asasi Manusia yang ada di Negara ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014)
(2016-09-12)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ... -
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan No. 03-K/PMT.III/AD/2011)
(2016-09-15)Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dari instansi mana saja, demikian juga pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi ... -
Analisis Hukum Tindak Pidana Menyebarkan Atau Menjual Kepada Umum Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan No. 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi)
(2016-09-15)Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim ... -
Tinjauan Yuridis Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)
(2016-09-15)Berdasarkan uraian yang terdapat dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika. Dalam skripsi ini ...