Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 605-624 of 1598
-
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI UNTUK DINIKMATI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(2024-06-10)Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus dikategorikan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS PENJUALAN BARANG YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
(2023-11-20)Pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana haruslah diatur dalam suatu kesatuan Undang-Undang yang mengatur batasan-batasan dan juga sanksi-sanksi ketika melanggar suatu batasan yang di tentukan tersebut, salah ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LINGKUNGAN (Studi Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn)
(2022-02-02)Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berada didalam kehidupan bermasyarakatan dan bernegara, ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS PEREKRUTAN TENAGA KERJA KELUAR WILAYAHNEGARA INDONESIA
(2024-05-29)Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian global. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia dalam bentuk perdagangan dan pemerasan untuk tujuan ekonomi atau seksual. ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN MENEMPATKAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Putusan Nomor.210/Pid.B/2015/PN.Tbt)
(2018-10-04)Fenomena keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bukanlah suatu hal yang baru.Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tidak terlepas dari terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG KARENA KELALAIANNYA MENYURUH MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU SECARA BERSAMA
(2017-10-04)Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGUASAI SENJATA API DIWILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN
(2018-03-18)Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN
(2023-12-11)Didalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin meningkat saat ini, sudah hampir semua masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah. Sehingga banyak pihak yang membuat sebuah link internet yang ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TELAH MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA HAK ATAU IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PID.SUS/2016/PN.BLORA)
(2017-09-12)Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat ... -
Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Yang Dilakukan Dengan Cara Melakukan Penebangan Pohon Dikawasan Hutan Tanpa Izin
(2021-10-29)Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati di sekelilingnya dan pada akhirnya punahlah hewan dan hayati tertentu ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA KELUAR MASUK WILAYAH INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO: 1474/ Pid.Sus / 2016/ PN.MEDAN
(2019-08-30)Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR
(2018-09-23)Transaksiperdaganganluarnegeri yang lebihdikenaldenganistilahekspor-imporpadahakikatnyaadalahsuatutransaksi yang sederhanadantidaklebihdarimembelidanmenjualbarangantarapengusaha yang bertempat di negaraberbeda.Namundalam ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMBERI UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM PROVINSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:1739/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST)
(2015-10-10)Dewasa ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan, salah satunya adalah mengenai upah. Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 934/PID. B/2011/PN.MDN).
(2015-01-17)Tindak pidana dibidang cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2024-06-07)Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku ... -
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2023-12-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri serta Perlindungan yang diberikan oleh Agen penempatan TKI ... -
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT
(2022-02-02)Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Seperti suatu peristiwa jual beli yang kerap kali dilakukan dalam ... -
PENERAPAN ASAS NASIONAL AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2018-09-23)Proses interaksi di dalam masyarakat banyak ditemui pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk konflik ... -
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)
(2014-08-23)Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selalu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Untuk kejahatan yang sifatnya ringan khususnya tindak pidana pencurian ... -
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI POLRESTA PEMATANG SIANTAR)
(2014-11-30)The criminal justice system does not run as expected and always creates a feeling of disappointment and injustice in the settlement. For crimes that are minor criminal offenses in particular defamation if completed according ...