Search
Now showing items 81-90 of 197
PENERAPAN PRINSIP TERITORIAL TERHADAP WNA YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SHABU DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR.539/PID.SUS/2018/PN.BTM)
(2019-10-11)
Tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan telah menjadi permasalahan bangsa bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Permasalahan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENJAJIKAN UANG KEPADA PESERTA KAMPANYE PEMILU (STUDI PUTUSAN No.08/Pid.Sus/2019/Pn.Gto)
(2019-10-11)
Pemilihan umum (Pemilu) adalah merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi. Inilah yang menjadi alasan Indonesia ...
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-10-17)
Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2017/PN.BNA)
(2019-10-06)
Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Dari sekian banyak kasus ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG SENGAJA TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN PERBANKAN
(2019-09-11)
Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pegawai bank perkreditan rakyat yang sengaja tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan perbankan dalam studi putusan No: 532/Pid.sus/2018/PN.Dps). ...
Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing
(2019-10-17)
Salah satu asas yang dianut dalam KUHP Indonesia adalah asas teritorial, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia maka ...
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMALSUKAN BAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN HASIL OLAHAN ( Studi Putusan No. 922/pid.B/2018/PN.Mdn)
(2019-10-20)
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang ...
TINDAK PIDANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2008/PID.SUS/2018/PN MDN)
(2019-10-13)
Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, Di dalam ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK MEMENUHI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN UKURAN MENURUT UKURAN SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor: 665/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
(2019-10-06)
kebijakan pemerintah adalah mengganti minyak tanah menjadi Gas. Tingginya kebutuhan akan Gas mengakibatkan timbulnya niat orang untuk melakukan kecurangan dengan melakukan pengoplosan Gas Elpigi yang motifnya untuk mendapatkan ...
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus : Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg)
(2019-10-06)
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam ...