Browsing Hukum by Title
Now showing items 671-690 of 1598
-
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK
(2022-06-07)Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta lagu, baik dalam ... -
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI BADAN PERADILAN BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM KEUANGAN NEGARA
(2024-01-16)Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam ... -
PENGGABUNGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA. (Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg)
(2019-10-08)Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (Predicate Crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Tidak jarang saat terjadinya tindak pidana korupsi kemudia dilanjutkan tindak pidana pencucian uang, karena pada dasarnya ... -
PENGGUNAAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KDRT (STUDI KASUS NO.70/PID.SUS/2018/PN.PLG)
(2019-09-20)Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga ... -
PENGGUNAAN SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) ATAS PRODUK SOUND SYSTEM YANG DIEDARKAN OLEH CV BAHANA SWARA DI KOTA MEDAN
(2022-01-27)Penelitian ini disusun karena terjadinya penggunaan teknologi khususnya sistem suara (sound system) yang menjadi sangatlah penting dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan suatu acara. Namun, ... -
PENGIMPLEMENTASIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
(2024-01-18)Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Dalam Hak kekayaan inteltual terdapat juga, dua hak yang ... -
PENJATUHAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)
(2017-08-17)Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan khusus. Karena Pelaku penyalahgunaan Narkotika memiliki sindrom ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada gangguan kejiwaan ... -
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI OVERCROWDED LAPAS
(2023-11-30)Penjatuhan pidana bersyarat dapat menjadi alternatif sebagai solusi dari masalah daya tampung Lapas yang mengalami Overcrowded. Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Penulisan ... -
PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl)
(2022-10-29)Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk ... -
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk)
(2022-01-12)Untuk mengetahui penjatuhan pidana dan kebiri terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang ... -
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA
(2019-10-10)dinyatindakankekerasandansikapprasangkabaikdaripihakpelakupernyataantersebutataupunkorbandaritindakantersebut.KetentuanmengenailaranganpenyebarankebencianinipadadasarnyadimuatdalamUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA
(2024-01-23)Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena seringkali melibatkan orang yang memiliki jabatan atau wewenang seperti pejabat publik atau penyelenggara Negara. Pejabat publik ini dipilih melalui pemilu dan pilkada, namun ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN)
(2016-08-10)Fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaku kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang adalah anak. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGOPERASIKAN KAPAL TANPA IZIN (SIPI) (STUDI PUTUSAN No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn)
(2019-10-10)Perikanan mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional karena perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ... -
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 5 PID.SUS.PRK/2020/PN MDN)
(2022-02-15)Illegal fishing merupakan permasalahan yang sering dihadapi Indonesia saat ini, dimana tindakan ini sangat merugikan Negara dan juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, serta usaha perikanan ... -
PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(2019-08-12)Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana, tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Karena itu penjatuhan sanksi terhadap anak haruslah ... -
PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN PERAWATAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(2018-09-18)TujuanUtamaPenulismembuatSkripsiiniadalahuntukmembahasbeberapapermasalahanmengenaikaitanantarapenjatuhansanksiterhadapanakdenganprinsipperlindungananakdanpengaturansanksitindakanterhadapanakmenurutHukumPidana di ... -
PENYALAHGUNAAN KOMPUTER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Nomor : 132/PID.B/2012/PN.PWK)
(2014-09-21)Dewasa ini Perkembangan teknologi telah membawa keuntungan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi disamping itu juga dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan ... -
Penyalahgunaan Wewenang Selaku Manager PT. PLN dalam Pengadaan Barang yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (studi putusan nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn)
(2016-09-26)Tindak pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya Tindak pidana korupsi ... -
Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada PT. Capella Dinamik Nusantara (So. UBT) Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
(2022-02-02)Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik ...