Browsing Ilmu Hukum by Issue Date
Now showing items 61-80 of 1458
-
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUKO MENURUT PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADAPT. KARYA MITRA JAYA PERKASA MEDAN
(2015-04-10)Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk mengetahui tanggungjawab pemborong terhadap kerugian yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan ruko menurut perjanjian pemborongan pada PT. Karya Mitra Jaya Perkasa ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU APARATUR NEGARA STUDY PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
(2015-04-17)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambarn peran pegawai negeri sipil Republik Indonesia khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Pegawai NegeriSipil daerah kabupaten merupakan pemeran utama ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 005/PUU-IV/2006
(2015-04-17)Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah diatur tentang lembaga pengawas kehakiman yang tertulis pada pasal 24 B ayat 1: “komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS DELIK PEMALSUAN UANG
(2015-04-26)Uang merupakan sebahagian benda yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Akibat dari pentinnya uang tersebut maka manusia melakukan hal apa saja untuk mendapatkan uang, baik dari jalan yang benar ataupun tidak. ... -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO KEPADA PELAKU TINDA PIDANA NARKOTIKA (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN
(2015-05-20)Dinegara berkembang khususnya di indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dimana semakin tingginya teknologi maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang ada. Rendahnya pendidikan dan tidak adanya ... -
TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK MENTAH YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ( Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sgt.)
(2015-05-29)Pada Dasarnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan objek minyak mentah, salah satu perbuatan yang dapat merugikan Negara,dan juga merugikan banyak orang yang dimana Pemerintah harus menindak tegas para pelaku ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN
(2015-06-05)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam perjanjian garansi uang kembali lulus ujian nasional di bimbingan belajar di kota Medan, dengan tujuan untuk mengetahui proses perjanjian kontrak ... -
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
(2015-08-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ... -
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PUTUSAN NOMOR:2871/PID.B/2013/PN.MDN)
(2015-08-20)Penganiayaan sebagaimana dilakukan didalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 351 ayat 3 yang mengatur: “Bahwa kejahatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 SUMATERA UTARA DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
(2015-08-21)Untukmengukur keberhasilansesuatudaerahdalammelaksanakanotonomidaerahnya, makasalahsatukriteria yang penting untuk mengetahui secaranyata kemampuansuatudaerahdalammengaturdanmengurusrumahtangganyasendiri adalahdukunganda ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) DI HUMBANG HASUNDUTAN
(2015-09-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemberian ganti rugi kerugian dalam pembebasan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di humbang hasundutan dan tindakan yang dilakukan ... -
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DI SPTN WILAYAH V KAB. LANGKAT
(2015-09-08)Ada tiga jenis sumber pendapatan Negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. ketiga sumber pendapatan tersebut, dua sumber diantaranya merupakan pungutan negara kepada rakyat yang bersifat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM BIDANG MULTIMEDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR448/Pid.B/PN.BPP)
(2015-09-17)Indonesia menerima dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu namun dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai sabyek ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PT. RATU SEDIA NUGRAHA YANG TIDAK MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BENAR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 711/Pid.B/2012/PN.TK)
(2015-09-18)Pelaku kejahatan ekonomi termasuk didalamnya kejahatan di bidang perpajakan biasa dilakukan oleh badan hukum maupun individu-individu masyarakat.Korporasi di dalam mencapai tujuannya seringkali melakukan pelanggaran di ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT MILITER YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENYEBABKAN TAHANAN MELARIKAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-02/AD/I/2013)
(2015-09-18)Seorang pejabat militer memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang salah satunya ialah menjaga narapidana yang ditempatkan di Instalasi Tahanan Militer (Staltahmil). Pejabat militer yang diberikan tugas untuk ... -
KEKUATAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DISERTAI DENGAN KEKERASAN (Study Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2012/PN-Mdn)
(2015-09-21)Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MANAJER PT YANG MELAKUKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 39K/Pid.Sus/2008)
(2015-09-22)Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS PEKERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 42 K/PDT.SUS-PHI/2014 Jo. PUTUSAN NO . 125/PHI.G/2013/PN JKT PST)
(2015-09-25)Tujuan dari penulisan skripsi ini adalahuntuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan PT. GUNUNG SLAMAT dan juga mengetahui bagaimana penerapan pertimbangan ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI DI KOPERASI SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA
(2015-09-29)Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui keabsahan hukum pemberian kuasa oleh PNS kepada Koperasi untuk melakukan pemotongan gaji. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS PENETAPAN PEKERJA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PEGAWAI TETAP PADA YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
(2015-09-30)Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan perubahan perjanjian kerja waktu tertentu bisa menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu serta mengetahui pelaksanaan masa perjanjian kerja waktu ...