Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 332-351 of 1458
-
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM
(2022-06-07)Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang ini sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI /2013 TERHADAP PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA
(2022-10-27)Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
IMPLIKASI PERUBAHAAN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) . Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara ... -
IMPLIKASI REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020).
(2022-01-21)Dalam Islam permasalahan halal dan haram adalah bahagian dari ibadah. Oleh karena itu ketentuan akan halal dan haram merupakan ketentuan absolute. Dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, ... -
IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR DALAM HAL HAK IMUNITAS
(2018-08-22)Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang hak imunitas DPR. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan ... -
INDEPEDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-03-16)Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa Pemohon perseorangan merasa dirugikan dan dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum ... -
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
(2018-10-01)Mahkamah Konstitusisebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi ( the guardian of the constitution) sehingga, jika ada norma-norma dalam UU yang bertentangan dengan UUD dapat dilakukan ... -
JAMINAN HAK KESEHATAN PEKERJA WORK FROM OFFICE SELAMA MASA PANDEMI COVID 19
(2022-11-10)Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pengusaha ditengah-tengah situasi pandemi covid 19 saat ini. Kewajiban itu sangan esensial karena pekerja adalah aset bagi perusahaan. ... -
JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UUD 1945
(2022-02-15)Penjaminan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dua makna, pertama bahwa Konstitusi Indonesia telah memuat ciri- ciri konstitusi modern, dan kedua merupakan tujuan ... -
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TENAGA KERJA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PT INDOKARYA TRI UTAMA JL. SETIA BUDI NO 426 C TANJUNG SARI MEDAN)
(2023-06-16)Setiap proses produksi dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari segala bahaya resiko kecelakaan maka dari itu perlu untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja guna mencegah dan ... -
JURIDIS REVIEW IMPLICATIONS TRADING SETTINGS IN THE FRAMEWORK OF ASEAN ECONOMICS 2015 ON TRADE LAW IN INDONESIA. ACCORDING TO LAW NUMBER 7 YEAR 2014 ABOUT TRADE
(2017-09-12)Trade comes from the word trade. According to Indonesia Dictionarythe definition of a trade word is a work related to selling and buying goods for profit. Service Trade is an invisible trade which is an inter-state trade ... -
KAJIAN HUKUM KEABSAHAN PINJAMAN SECARA ONLINE YANG DILAKUKAN PARA PIHAK BERDASARKAN POJK NOMOR 77/POJK.1/2016
(2022-02-02)Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP AKUISISI SAHAM ASIAN TRAILS HOLDING LTD. OLEH TRAVEL CIRCLE INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-M/2020)
(2022-02-15)Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang paling umum, dengan cara membeli Sebagian besar saham perusahaan untuk mengambil alih. Dalam pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 pengambilalihan saham (akuisisi) yang mengakibatkan ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 005/PUU-IV/2006
(2015-04-17)Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah diatur tentang lembaga pengawas kehakiman yang tertulis pada pasal 24 B ayat 1: “komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU APARATUR NEGARA STUDY PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
(2015-04-17)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambarn peran pegawai negeri sipil Republik Indonesia khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Pegawai NegeriSipil daerah kabupaten merupakan pemeran utama ... -
Kajian Hukum Terhadap Persekongkolan Tender Terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Studi Kasus Putusan KPPU No 13/KPPU-L/2018)
(2021-12-10)Persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pesrta tander untuk memenangkan suatu tender/pelelangan melalui suatu persaingan semu. Persekongkolan tender merupakan gabungan dari kata “persekongkolan” ... -
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA MEDAN
(2016-10-20)Perkembanganilmupengetahuansertatekhnologi yang semakinmajudancanggih, membawaberbagaipengaruh di dalamkehidupanmasyarakat, masuknyaberbagaikebudayaanasingkekota-kotamengakibatkanperubahansosial yang radikalsehinggamasya ... -
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak apabilah dilihat secara kritis di Labuhanbatu Rantau Prapat; dan (2) upaya ... -
KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(2022-10-31)Negara yang menganut sistem politik demokratis pasti menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis pula dan pelaksanaan yang secara periodik. Akan sama halya di Indonesia yang merancangkan penjaminan terlaksanannya demokrasi ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-11-29)Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan ...