• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    IMPLIKASI PERUBAHAAN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    Thumbnail
    View/Open
    EKA MARITO SITORUS.pdf (274.4Kb)
    Date
    2022-10-27
    Author
    SITORUS, EKA MARITO
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) . Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara Republik). Sebelum dilakukan perubahan, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat yang elastis karena hanya memuat hal-hal pokok yang pengaturan lebih terincinya diserahkan kepada Undang-Undang dengan mengedepankan semangat penyelenggaraan Negara dan para Pemimpin Pemerintahan yang baik dalam Praktiknya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada penulis pustaka. Penulis pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penulisan pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penulisan terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang erat kaitannya dengan makna hukum ketetanegaraan. Dalam hal penguatan sistem presidensial di Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan yakni pertama, mewuju dkan kepemimpinan yang kuat, berintergitas, dan berpolitik beretika. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian. Ketiga, mendorong partisipasi budaya politik, Keempat, membangun parlemen modern dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kelima, reformasi birokrasi, yang dalam hal ini telah diakomodir dalam gagasan menghidupkan rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan dalam ketatanegaraan Indonesia mendatang. Dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam konteks masa jabatan Presiden. Kondisi ini menjadi pantangan yang dihindari. Mencegah adanya orang atau kekuatan politik yang di tangannya dengan sumber daya yang berlebihan.“Yang dikhawatirkan dalam tiga periode ini bisa munculkan orang dengan resources yang menumpuk. Dan pandangan saya sebagai penulis jika terjadi pemilihan Presiden periode ke-3 maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus diubah kembali.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7312
    Collections
    • Ilmu Hukum [1680]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback