Repository Universitas HKBP Nommensen Medan: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 12022
-
Legal Protection of Consumers (Heirs) for Rejection of Life Insurance Claims (Case Study of Supreme Court Decision No. 241 PK/Pdt/2011)
(2025-07)Life insurance is an agreement that binds the insurer and the insured to provide protection against risks that may occur, such as death. This study discussthe procedure for claiming life insurance and legal protection ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TOKOPEDIA DALAM PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022
(2025-06)Perkembangan teknologi informasi khususnya E-commerce yang sangat pesat.E-commerce menawarkan platform untuk pembelian dan penjualan secara online (elektronik), pemasaran dan bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan ... -
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE FORM OF TRADEMARKS ON MANDATORY HALAL FOOD AND BEVERAGE (F&B) PRODUCTS IN INDONESIA
(2024-05)lndoaes,a. a, the Counuy wah 1he largeSI Mu,lun populauon m the ,...,..Id ha• great �eot,a! m lhe halal food and be,erage (F&B) industry. Halal pro,i,cts DOI only fulfill the need, of Mushm C011sumers. but are an ... -
Legal Protection for Consumers Who Suffer Losses Due to Damage to Electronic Goods by Land Expeditions
(2025-06)The legal responsibility of the right to resolve disputes through nonlitigation land shipping companies, and litigation channels. The resulting such as Jalur Nugraha recommendations emphasize the need for Ekakurir ... -
LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) DATA IN THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT APPLICATION PROCESS
(2025-06)A stable and growing economy is crucial for the advancement of a country, but unemployment remains a significant challenge faced by the government. To address this, the Indonesian government has promoted the development ... -
Legal Responsibility of Skincare Companies for Overclaim-Based Marketing Strategies (Misleading Benefits)
(2025-06)Overclaim (misleading benefits) often occurs through excessive claims regarding product benefits that are not supported by adequate scientific evidence, thus misleading consumers and creating unfair business ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KEPADA PARA PENANAM SAHAM BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap penanam saham dalam proses kepailitan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penanam saham dalam kondisi ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN YANG BANGKRUT TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG DI PHK TANPA KOMPENSASI
(2025-06)Pekerja outsorcing secara umum adalah pekerja yang bekerja di bawah arahan dan pengawasan Perusahaan jasa (outsorcing) atau tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. ... -
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN SECARA TANPA HAK OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
(2025-06)Masalah Penyerobotan tanah atau klaim bukanlah sesuatu yang baru dan terjadi dalam sengketa pertanahan di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang ... -
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR DENGAN ADANYA PERJANJIAN PINJAMAN DANA ARISAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan m-banking. Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PAMAN/BIBI SEBAGAI WALI DALAM MENGASUH ANAK YANG TELAH YATIM BERDASARKAN HUKUM PERDATA
(2025-06)Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum paman/bibi sebagai wali dalam mengasub anak yang telab yatim berdasarkan bukum perdata, dengan studi kasus pada Putusan PN Masohi Nomor 2/PDT.P/2016/PN ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2025-06)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini menimbulkan diskursus di masyarakat karena khawatir akan mengurangi perlindungan ... -
KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENGURUSAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Kemampuan idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator, karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali kurator tidak didukung ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENJUAL TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN
(2025-06)Perjanjian jual beli tanah dan bangunan memiliki posisi strategis dalam praktik hukum Indonesia karena melibatkan nilai ekonomi tinggi serta kepastian hak atas kepemilikan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA TERHADAP PEMUTUSAN SEWA RUMAH SUSUN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 Tahun 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(2025-06)Perlindungan hukum bagi penyewa rumah susun menjadi isu penting dalam hukum properti di Indonesia, terutama terkait dengan pemutusan sewa secara sepihak oleh pemilik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA
(2025-06)Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu dasar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka yang harus dihormati oleh negara, ... -
Analysis of Legal Protection against Buyers of Leasing Objects (Study of Law Number42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees)
(2025-06)The purpose of this study is to examine legal protection for buyers of leasing goods that are still subject to a fiduciary promise under Law Number 42 of 1999. In practice, buyers often do not know that the ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HAK ASUH ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(2025-06)Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban orang tua, terutama terkait hak asuh anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca ... -
LEGAL RESPONSIBILITY OF HOSPITALS FOR DOCTORS' MISDIAGNOSIS OF PATIENT'S DISEASE BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH
(2025-06)A doctor's misdiagnosis can cause harm to the patient. Hospitals as health service institutions have legal responsibility for doctors' misdiagnoses. This study aims to analyze the legal responsibility of hospitals for ...