Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 1889
-
PENJATUHAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(2025-07)Tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan isu yang selalu menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya karena dampaknya yang seringkali traumatis, terutama bagi anak-anak. Dalam konteks hukum, ... -
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI OVERCROWDED LAPAS
(2025-07)Penggunaan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah daya tampung Lapas yang terlalu penuh. Overcrowded di Lapas dapat menyebabkan timbulnya kejahatan baru, ... -
ANALISIS KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK
(2025-07)Pada skripsi ini dilatar belakangi mengenai kegagalan penerapan Restorative Justice, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara ... -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR
(2025-07)Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnyaa harus berdasarkan pada peraturan yang ada norma-norma yang berlaku. Namun, perdagangan ... -
STUDY OF LAW NO.6 OF 2011 ON CRIMINAL LIABILITY OF FOREIGNERS WHO VIOLATE THEIR STAY PERMIT IN INDONESIA (OVERSTAY)
(2025-07)The purpose of this research includes the regulation of citizen residence permits in Indonesia based on the Law on Immigration and how sanctions for citizens who violate residency permits in Indonesia or commonly referred ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/Pid.B/2022/PN Pbr)
(2025-07)Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk munculnya praktik judi online yang kini semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Judi online menawarkan hiburan dan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Di Depan Umum Dengan Tenaga Bersama-Sama Hingga Menyebabkan Kematian
(2025-07)Hukum Pidana Bertujuan Menjaga Ketertiban Umum Dan Melindungi Masyarakat Dengan Mengatur Tindak Pidana Serta Sanksinya. Tindak Pidana Dibagi Menjadi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Kuhp, Yang Mengharuskan Pelaku Bertanggung ... -
Analysis of Legal Protection for Employees Who Do Not Have a Fixed-Term Employment Contract (Decision Number 687 K/Pdt.Sus-PHI/2016)
(2025-07)According to Law No. 13 of 2003 on Manpower, fixed-term employment agreements (PKWT) are not applicable in employment relationships. Employers have ignored the highest time limit allowed by Law Number 13 of 2013 on Manpower ... -
LEGAL RESPONSBILITY OF DIGITAL PLATFROMS FOR THE PROTECTION OF STOCK INVESTOR LOSSES IN THE E-COMMERCE ERA
(2025-07)This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case ... -
PERAN DINAS KOPERASI DALAM MENINGKATKAN LEGALITAS USAHA PELAKU UMKM
(2025-07)Peran Dinas Koperasi, Perizinan, dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN HT-EL PADA KANTOR PERTANAHAN
(2025-07)Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Penandatanganan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik Dalam Pendaftaran HT-EL Pada Kantor Pertanahan adalah kewajiban seorang PPAT untuk ... -
ANALISIS HUKUM AKIBAT PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(2025-07)Pengelolaan sumber daya tambang oleh pemerintah dapat dilakukan secara mandiri atau melalui penunjukan kontraktor jika diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Ketika ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TOKOPEDIA DALAM PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022
(2025-07)Perkembangan teknologi informasi khususnya E-commerce yang sangat pesat.E-commerce menawarkan platform untuk pembelian dan penjualan secara online (elektronik), pemasaran dan bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan ... -
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE FORM OF TRADEMARKS ON MANDATORY HALAL FOOD AND BEVERAGE (F&B) PRODUCTS IN INDONESIA
(2025-07)lndoaes,a. a, the Counuy wah 1he largeSI Mu,lun populauon m the ,...,..Id ha• great �eot,a! m lhe halal food and be,erage (F&B) industry. Halal pro,i,cts DOI only fulfill the need, of Mushm C011sumers. but are an ... -
Legal Protection of Consumers (Heirs) for Rejection of Life Insurance Claims (Case Study of Supreme Court Decision No. 241 PK/Pdt/2011)
(2025-07)Life insurance is an agreement that binds the insurer and the insured to provide protection against risks that may occur, such as death. This study discussthe procedure for claiming life insurance and legal protection ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TOKOPEDIA DALAM PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022
(2025-06)Perkembangan teknologi informasi khususnya E-commerce yang sangat pesat.E-commerce menawarkan platform untuk pembelian dan penjualan secara online (elektronik), pemasaran dan bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan ... -
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE FORM OF TRADEMARKS ON MANDATORY HALAL FOOD AND BEVERAGE (F&B) PRODUCTS IN INDONESIA
(2024-05)lndoaes,a. a, the Counuy wah 1he largeSI Mu,lun populauon m the ,...,..Id ha• great �eot,a! m lhe halal food and be,erage (F&B) industry. Halal pro,i,cts DOI only fulfill the need, of Mushm C011sumers. but are an ... -
Legal Protection for Consumers Who Suffer Losses Due to Damage to Electronic Goods by Land Expeditions
(2025-06)The legal responsibility of the right to resolve disputes through nonlitigation land shipping companies, and litigation channels. The resulting such as Jalur Nugraha recommendations emphasize the need for Ekakurir ... -
LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) DATA IN THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT APPLICATION PROCESS
(2025-06)A stable and growing economy is crucial for the advancement of a country, but unemployment remains a significant challenge faced by the government. To address this, the Indonesian government has promoted the development ... -
Legal Responsibility of Skincare Companies for Overclaim-Based Marketing Strategies (Misleading Benefits)
(2025-06)Overclaim (misleading benefits) often occurs through excessive claims regarding product benefits that are not supported by adequate scientific evidence, thus misleading consumers and creating unfair business ...