Search
Now showing items 11-20 of 50
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)
(2014-08-23)
Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selalu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Untuk kejahatan yang sifatnya ringan khususnya tindak pidana pencurian ...
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI POLRESTA PEMATANG SIANTAR)
(2014-11-30)
The criminal justice system does not run as expected and always creates a feeling of disappointment and injustice in the settlement. For crimes that are minor criminal offenses in particular defamation if completed according ...
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS CV (COMMANDITER VENOOTSCHAAP)DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN No.112 K/Pid.Sus/2011/MA)
(2014-05-30)
Sekutu komplementer adalah pengurus Persekutuan Komanditer (CV) yang bertugas menjalankan kegiatan Persekutuan Komanditare dan melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Sekutu komplamenter bertugas mengurus Persekutuan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 902K/PID.SUS/2010)
(2014-09-14)
Yang dapat menjadi ‘subjek’ pelaku tindak pidana adalah ‘manusia’ yakni orang perorangan atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang atau pelaku ...
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KOTA MEDAN
(2014-06-11)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni pada dinas pendapatan Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR DAN PEKERJA RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENCEMRAN LINGKUNGAN HIDUP. (Studi Putusan pengadilan Negeri Cibinong No.370/Pid.B/2005/PN.CBN)
(2014-12-15)
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayana kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah institusi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPRODUKSI FILM PORNOGRAFI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Putusan Nomor:31/Pid.Sus/2013/PN.Prob)
(2014-09-21)
Penyebarluasan pornografi di Indonesia sudah sangat merajalela , didukung dengan berbagai alat-alat teknologi. Pornografi tentu memberikan efek yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Pornografi juga merusak norma-norma ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009
(2014-09-18)
Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Pasca krisis ekonomi, konsumsi ...
ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
(2014-12-08)
Indonesia adalah negara hukum, yang dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV (UUD 1945 A-4). Ciri sebuah negara hukum adalah ditegakkannya hukum dalam seluruh aspek ...
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN BEGU GANJANG
(2014-08-18)
Dewasa ini sudah sangat jarang kita mendengar istilah begu ganjang (dukun santet) namun tak jarang juga terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jiwa seseorang yang dituduh telah ...