Search
Now showing items 1511-1520 of 1598
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS ADANYA WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
(2024-01-18)
Perjanjian kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting. Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan ...
PENGIMPLEMENTASIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
(2024-01-18)
Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Dalam Hak kekayaan inteltual terdapat juga, dua hak yang ...
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
(2024-01-18)
Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang umum terjadi dalam konteks peminjaman dana antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(2024-01-18)
Ini merupakan salah satu teknik atau cara bagi seseorang untuk menarik minat pembeli, prmo-promo yang seharusnya menjadi daya tarik guna mencari konsumen akan tetapi kadang kala promo tersbut tidak benar dan mengakibatkan ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI OLEH PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN
(2024-01-18)
Tanah mempunyai peranan penting dan strategis bagi kehidupan manusia, Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus terhadap meningkatnya kebutuhan orang akan tanah, yang dijadikan sebagai tempar hunian/tempat ...
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)
POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak
22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI YANG BERKEKUATAN HUKUM
(2024-01-18)
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 24/1997 membagi peralihan hak atas ...
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN MODAL KERJA DENGAN AGUNAN TANAH DI BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-18)
Penelitian ini tentang penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian modal kerja dengan agunan tanah di Bank Rakyat Indonesia (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Mbn). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ...
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA SKRIPSI
(2024-01-18)
Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM PENYIARAN MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
(2024-01-22)
Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. ...