Search
Now showing items 8941-8950 of 9111
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA ATAS RUSAKNYA KENDARAAN BERODA EMPAT AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PIHAK YANG MENYEWAKAN
(2024-05-29)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari kecelakaan lalu lintas, banyak kerugian yang ditanggung oleh ...
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN HUKUM PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2024-05-29)
Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden ...
PENGATURAN PIDANA TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( NOODWEER EXCESS ) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI
(2024-05-29)
Pembegalan adalah sebuah aksi merampas barang dan atau kendaaraan korban ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti ...
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA
(2024-05-29)
Perjudian adalah suatu penyakit dari masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana seacara tak terkecuali. Pada umumnya perjudian adalah suatu bentuk permainan yang dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(2024-05-31)
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah pertanggungjawaban ...
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)
Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)
Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ...
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
(2024-05-31)
Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ...
TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA
(2024-06-03)
Hukum acara perdata (hukum formal) merupakan serangkaian peraturan yang mencakup cara bagaimana pihak yang berperkara bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan perkaranya. Dalam perlawanan pihak ...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA
(2024-06-03)
Hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakukanya memorandum of understanding (MoU). Namun mengingat bahwa MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang ...