Search
Now showing items 3881-3890 of 9043
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Alat Penyiar Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti)
(2022-01-12)
Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran masyarakat, sebab kecenderungan melakukan ...
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT SNI Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.
(2022-01-12)
Tindak pidana yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ...
TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BROKER PROPERTI DENGAN PEMILIK PROPERTI TERHADAP PENJUALAN RUMAH
(2022-01-12)
Agen Penjual properti atau Perantara Perdagangan Properti secara Umum dikenal dengan istilah Broker Properti. Broker Properti sangat dibutuhkan oleh Pemilik Properti dan calon pembeli Properti. Perantara perdagangan ...
Kepailitan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
(2022-01-12)
Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmutasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BUNGA DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Kasus Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn).
(2022-01-12)
Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan bunga dari 3% menjadi 1% dalam perjanjian hutang piutang dan apa yang dapat dilakukan apabila para ...
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(2022-01-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan seorang Anggota Dewan Perwakilan ...
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)
(2022-01-12)
Munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat status Desa sebagai pemerintahan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ...
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
(2022-01-12)
Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan dan tugas yang dimiliki kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai pemerintah desa Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ...
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE
(2022-01-12)
Berdasarkan Peran Otoritas jasa keuangan (OJK) Dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online. Dengan adanya korban korban oleh pinjaman Online yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ...
KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LAPORAN HASIL UJI NAPZA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA ANGGOTA MILITER PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020)
(2022-01-14)
Saat ini banyak sekali ditemukan atau diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara ...