Browsing Student Papers by Title
Now showing items 4357-4376 of 9111
-
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU LAYERING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-11-25)Pada skeipsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana ... -
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN
(2020-09-30)Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN
(2020-09-01)Tujuan penelitian skripsi ini mengetahui bagaimana penerapan prinsip diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Padang Sidimpuan,untuk mengetahui kendala ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOBA ( STUDI PUTUSAN NO.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj )
(2022-11-24)Di Indonesia Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus yang peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika ialah suatu tindakan yang melanggar ketentuan ... -
PENERAPAN PRINSIP KESALAHAN TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN BERITA HOAKS (Studi Putusan Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN Dps)
(2022-01-17)Salah satu kejahatan cybercrime ini seperti dengan memberitahkan kabar bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik di media sosial terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi ... -
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ... -
PENERAPAN PRINSIP TERITORIAL TERHADAP WNA YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SHABU DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR.539/PID.SUS/2018/PN.BTM)
(2019-10-11)Tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan telah menjadi permasalahan bangsa bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Permasalahan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga ... -
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MEDAN TIIMUR
(2021-11-15)Beberapa masalah dalam pelayanan publik adalah seperti maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disetiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban, pegawai pemerintah yang tidak ramah, ... -
PENERAPAN PROBLEM-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA DIDIK SMP
(2023-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik melalui aktivitas hasil belajar dengan menerapkan problem-based learning di kelas VIII SMP Negeri 12 Medan. Jenis penelitian ini adalah ... -
PENERAPAN PROSEDUR PENGAWASAN PIUTANG PADA PT. MADYA KREASI LESTARI
(2020-06-22)PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiPenerapanProsedur Pengawasan Piutang Pada PT. MadyaKreasi Lestari. Jenispenelitianini adalahpenelitiankualitatif. TeknikpengumpulanData yang digunakanadalahteknikwawancara, dokumentasi, ... -
PENERAPAN SAK-EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PABRIK TAHU ZR DESA HELVETIA
(2023-08-08)Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Pabrik Tahu ZR. Metode penelitian yang digunakan adalah ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SELAKU PEMAKAI OBAT-OBATAN TERLARANG
(2024-01-23)Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih sangat banyak terjadi. Dalam kondisi demikian, pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang bahaya penggunaan ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA UU ITE KEPADA PELAKU UJARAN KEBENCIAN TERHADAP KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn)
(2019-09-12)Pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efesien untuk memenuhi kebutuhan, teknologi terus berkembang pesat sehingga ... -
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KAS PADA COFFEE SHOP ARION MEDAN
(2024-05-03)Setiap organisasi memerlukan suatu sistem akuntansi untuk memudahkan kegiatan yang telah direncanakan dan diawasi untuk mengendalikan arus kas keuangan perusahaan. Sistem akuntansi yang baik sangat dibutuhkan bagi setiap ... -
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN NIAS UTARA
(2024-04-02)Pengelolaan keuangan daerah yang baik sesungguhnya berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ... -
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA PT.BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR
(2021-07-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada PT.BPR Perbaungan Hombar Makmur. Adapun jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data ... -
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Langkat
(2018-10-15)Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu ... -
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KOTA MEDAN
(2014-06-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni pada dinas pendapatan Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 ...