ANALISIS HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI AKTA NOTARIIL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Abstract
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum jika akta yang dibuat dihadapan notaris tidak memenuhi persyaratan menurut undang-undang no. 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2004 dan bagaimana upaya hukum oleh klien jika akta yang dibuat dihadapan notaris menimbulkan kerugian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan, dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut. Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Analisis hukum terhadap akibat hukum dari akta notariil yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum untuk menjaga kekuatan hukum akta tersebut dan menghindari sanksi atau konsekuensi negatif lainnya. Klien yang terlibat dalam situasi ini disarankan untuk segera berkonsultasi dengan pengacara untuk mengevaluasi opsi hukum mereka dan menentukan langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.
Collections
- Ilmu Hukum [1669]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
HALAWA, JULIANA (2024-06-05)Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. BNI PERSERO TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
SIMANJUNTAK, ELKANA PUTU MARUSA (2024-11-01)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... -
Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 Tahun 2011
Sipayung, Laura (2019-09-17)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya ...