Hukum: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 1669
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAHTERHADAP ANAK TIRI
(2024-11-11)Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanskipidana terhadap tindak pidana pemerkosaan ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
(2024-11-11)Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Pada pasal 263 KUHP menyatakan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(2024-11-11)Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN PELAKU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(2024-11-11)Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Adapun yang ... -
ANALISIS YURIDIS KARENA KEALPAAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL
(2024-11-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena ... -
PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Study Kasus No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)
(2024-10)Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah dalam upayanya menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anaj No, 35 Tahun 2024, sedangkan anak menjadi korban kekerasan seksual. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
(2024-11-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan berdasarkan undang-undang no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK NASABAH MENURUT HUKUM PERDATA
(2024-11-07)Pegadaian adalah merupakan sarana pendanaan alternative yangmemberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanyapenyerahan benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai benda jaminan gadai dari nasabah ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DI LAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan bangkrut terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Tindakan hukum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan tindakan hukum yang dapat dilakukan ... -
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2024-11-07)Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap debitur yang Wanprestasi dalam Perjnajian Kredir berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023
(2024-11-07)Perbedaan yang sangat tajam terhadap hak yang diterima antara pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka peluang kepada pekerja/buruh yang ... -
Proses Self-Declare untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK sesuai UU No. 33/2014 tetang Jaminan Produk Halal dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja
(2024-10)Pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan undang-undang No.33/2014 yang pada pasal 4 menyebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)
(2024-10)Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA (INFORMAL) DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja (Informal) disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan Untuk mengetahui bagaimana tindakan ... -
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK
(2024-11-05)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja ... -
ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR UTANG
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akibat – akibat hukum yang dialami oleh debitur yang pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pembayar Utang. ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN
(2024-11-05)Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan untuk menjadi wali dari si tidak hadir dan melakukan pengelolaan harta kekayaan ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) apabila tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri tidak mendapatkan pekerjaan berdasarkan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS KEBERSIHAN JALAN SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIAS SELATAN
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak petugas kebersihan jalan mengenai upah hari masuk kerja berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor ...