Hukum: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 1458
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM AKTA SEWA-MENYEWA YANG CACAT HUKUM DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2024-01-18)Kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan tempat usaha adalah salah satu hal yang sangat berperan dalam mengembangkan usaha, dengan adanya kegiatan usaha tersebut masyarakat ada ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT BARANG YANG DIBELI CACAT TERSEMBUNYI (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)
(2024-01-18)Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Dalam hal ini, UUPK menyerap ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK PEKERJA ATAS THR KEAGAMAAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA
(2024-01-18)Perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja harus memberikan ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan terdapat didalam Undang-Undang Nomor ... -
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA UPAH KARENA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-01-18)Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian salah satunya di sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) lebih tepatnya usaha yang dilakukan ... -
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2024-01-18)Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kompleks sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melindungi hak asasi manusia warga negara dari tindakan ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG
(2024-01-18)Dalam negara kepulauan terutama di Indonesia transportasi laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan pelengkap atau penunjang, Pentingnya peran transportasi laut ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKENING BANK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-18)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU)
(2024-01-18)Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu ... -
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGAWASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI
(2024-01-18)Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini mengakibatkan berbagai penyimpangan, salah satunya yang menjadi perhatian serius di negara Indonesia saat ini yakni penyalahgunaan narkotika yang ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN SWASTA
(2024-01-18)Dalam sektor perkebunan bentuk permasalahan atau konflik yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, dimana kejahatan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan kegiatan membeli, ... -
Analisis Hukum Putusan Praperadilan Yang Menghentikan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(2024-01-18)Praperadilan adalah salah satu dari wewenang yang ada pada Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI RAMPASAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2024-01-18)Penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bukan untuk keperluan pengobatan tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT
(2024-01-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang ketentuan hukum dalam menentukan kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan yang dinyatakan pailit terhadap Putusan No.6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NI ... -
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTARA PETANI SAWIT DENGAN TOKE SAWIT DI DESA PULO PAKKAT, KECAMATAN SUKA BANGUN, TAPANULI TENGAH
(2024-01-18)Asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar dalam hukum, perjanjian dalam mewujudkan keadilan. Penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit agar keseimbangan hak dan ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN
(2024-01-18)Pada saat ini kebutuhan Manusia sangat beranekaragam dan relatif tinggi, kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok menjadi suatu masalah yang timbul, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah dan material bangunan. ... -
TINJAUAN YURIDIS ATURAN MENGENAI PENSIUNAN SUKARELA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULAU RAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003
(2024-01-18)Di dalam dunia kerja yang memiliki sebuah perjanjian kerja seorang karyawan tidak akan lepas dari yang namanya pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ... -
ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENGENAI TERJADINYA PENARIKAN OBJEK JAMINAN
(2024-01-18)Perusahaan pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan disebabkan oleh kelalaian dari debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang diberikan sebelum menerima fasilitas pembiayaan. ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ...