Search
Now showing items 41-49 of 49
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1454/K/PID.SUS/2011)
(2016-10-03)
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, system pembuktian terbalik merupakan system pembuktian yang berada ...
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 295K/MIL/2014)
(2016-10-18)
Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER (STUDI DI PEMASYARAKATAN MILITER MEDAN)
(2016-10-15)
Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi, pemberian remisi narapidana merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk memasyarakatkan narapidana. Remisi narapidana harus ...
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ...
PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENGAWASI PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (STUDI DI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MEDAN)
(2016-10-16)
Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 ...
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014)
(2016-09-12)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ...
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NO. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM)
(2016-10-24)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan No.04/pid.sus/2011/PT.BJM.
Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan ...
PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KLAS IA MEDAN
(2016-10-14)
Pelaksanaanpembinaanpemasyarakatanbedasarkanatasprinsip-prinsipsistempemasyarakatanuntukmerawat, mendidik, danmembimbingnarapidanadengantujuan agar menjadiwarga Negara yang baikdanberguna.Pembinaan yang terbaikbagikeberh ...
Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Pengurus CV yang Secara Sengaja Membuang Zat-zat Beracun atau Limbah B3 ke Area Lingkungan Hidup Masyarakat (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray)
(2016-10-14)
Tidak pidana pencemaran tersebut umumnya dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, ataupun perserikatan, yang sering menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam proses produksinya, kemudian sisa atau limbah bahan kimia ...