Search
Now showing items 241-250 of 663
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (StudiPutusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT)
(2020-03-10)
Masalahkejahatandalammasyarakatmempunyaigejala yang sangat kompleks danrawan sertasenantiasa menarikuntukdibicarakan.Hal inidapat ipahamikarenapersoalankejahatanitusendiridalamtindakan yang merugikandan bersentuhanlangsu ...
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor: 18/PID.SUS/2018/PN.Bau)
(2020-03-23)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis hukum tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Bau.
Penelitian ini ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)
(2020-03-21)
Analisis Putusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada perkara Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORANG YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IJIN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 1074/ Pid.SUS/2018/ PN.Mdn )
(2020-04-10)
Perkembangan globalisasi mendorong arus modal ke berbagai penjuru dunia, sehingga cenderung tingkat kesejahteraan para pekerja terkadang berbeda disebuah negara. Hal ini juga menimbulkan keinginan orang-orang untuk bekerja ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No: 3504/PID .SUS/2017/PN.MDN)
(2019-03-15)
Analisis Putusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika pada Studi Putusan No: 3504/PID .SUS/2017/PN.MDN
Berdasarkan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN TANPA MEMENUHI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (StudiPutusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN. BGR)
(2020-05-07)
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanapertanggungjawabanpidanaterhadappemalsuan data untukmemperolehdokumenperjalanantanpamemenuhiundang-undangnomor 6 tahun 2011 tentangkeimigrasian. Adapun yang menjadipermasalah ...
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(2020-06-28)
Pegadaian bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai serta menyediakan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PINJAMAN MACET ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (STUDY KASUS DI CU.PARDOMUAN PAKKAT )
(2020-06-25)
Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi,maka sarana penyidiaan dana yang dibutuhkan masyarakat serta diperluas lagi, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat perlu didorong dan diupayakan agar rakyat dapat hidup ...
PEMBERIANPEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI RUMAH TAHANAN KELAS II B TANJUNG PURA)
(2019-03-20)
Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Disini lah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan ...
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
(2020-06-10)
Padatataranpraktis, pemberianotonomidaerah seluas-luasnyaberarti pemberiankewenangandankeleluasaankepadadaerahuntukmengeloladanmemanfaatkansumberdayadaerahsecara optimal. Meskipuntitikberatotonomi diletakkanpadatingkatKa ...