Browsing by Title
Now showing items 2030-2049 of 10458
-
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(2024-01-22)Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah ... -
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus : Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg)
(2019-10-06)Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN (STUDI PUTUSAN NO : 08/PID.B/2014/PN.SP
(2014-08-12)Kejahatan yang terjadi dewasa ini ditengah-tengah masyarakat semakin meningkat, dan beraneka ragam, salah satunya tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/PID/SUS/2020/PN.JKT.TIM)
(2022-10-29)Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan, serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU YANG MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI APLIKASI SUGAR LIVE YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-17)Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis jenis ... -
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP ORANG LAIN
(2018-09-22)Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjerat para pecandu dan penyalahguna narkotika, namun bagaimana jika narkotika tersebut dilakukan terhadap orang lain untuk keperluan pengobatan, hal itu dapat ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK
(2022-11-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAL-HAL MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn)
(2022-11-24)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mnyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa kadilan yang hidup didalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan ... -
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN PARTAI POLITIK BARU DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2023-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan ... -
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI/ ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG TIDAK MEMENUHI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
(2018-09-16)Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keaneka ragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus ... -
ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018)
(2019-09-29)Dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 dinyatakan bahwa tidak menyertakan mantan terpidana tidak diperbolehkan untuk ikut mencalonkan diri dalam proses seleksi daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK PEKERJA ATAS THR KEAGAMAAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA
(2024-01-18)Perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja harus memberikan ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan terdapat didalam Undang-Undang Nomor ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI JALUR AJUDIKASI MAUPUN JALUR LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(2024-05-31)Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada suatu kekuasaan semata. Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutor dalam menjalankan sistem dan tata kelola ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRA DAN PASCA PENGHITUNGAN SUARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-18)Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pra Dan Pasca Penghitungan Suara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”. ... -
ANALISIS YURIDIS PERATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI RITEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2024-05-28)Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cita-cita dan tujuan dari setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perluasan kegiatan bisnis dimana berujung pada terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERKAIT ROYALTI DALAM PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2024-05-28)Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Memperdengarkan atau memutarkan ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-16)Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dengan 4 ribu orang meninggal dunia. Virus corona ini sudah ada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG
(2024-01-18)Dalam negara kepulauan terutama di Indonesia transportasi laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan pelengkap atau penunjang, Pentingnya peran transportasi laut ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)
(2022-02-15)Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) TERHADAP KORPORASI YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(2023-12-01)Korporasi berperan penting memberikan sumbangan signifikan pembangunan nasional suatu negara untuk mewujudkan perkembangan bidang kehidupan masyarakat. Hampir setiap negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang ...