Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 490-509 of 1669
-
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT HUKUM TATA NEGARA
(2023-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian ini ... -
MEKANISME CHECKS AND BALANCES SISTEM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2022-10-27)Peneliti ini bertujuan untuk mengindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka diperlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang ... -
MEKANISME PELAKSANAAN DAN KUALITAS KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENGGUNA BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS
(2022-11-08)Kompleksitas problem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak hanya soal administrasi yang rumit karena lamanya pengurusan administrasi BPJS di pusat pelayanan kesehatan dan pelayanan petugas kesehatan di rumah ... -
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN PATEN YANG SUDAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2024-06-05)Hak paten merupakan salah satu dari sekian banyak jenis HAKI. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan ... -
MEKANISME RECALL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN KEADAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
(2018-09-22)UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan itu berarti rakyatlah ... -
MERGER YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Kantor KPPU Wilayah 1 Medan)
(2020-09-01)Merger merupakan suatu strategi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia usaha hal ini dikarenakan melalui merger, dapat memperluas pangsa pasar dalam waktu relati singkat sehingga dapat memaksimalisasi keuntungan yang ... -
MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(2023-11-27)Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan ... -
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN NIAS INDUK)
(2022-11-29)Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus ... -
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ... -
P E R T A N G G U N G J A W A B A N P I D A N A P E L A K U Y A N G D E N G A N S E N G A J A MELAKUKAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)
(2022-11-24)Kejahatan siber adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ... -
PELAKSANAAN ASAS KEHATI – HATIAN DALAM PENDAFTARAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan 21/Pdt.G/Ktg)
(2023-07-03)Pelaksanaan pendaftaran sertipikat hak atas tanah seringkali menjadi permasalahan di masyarakat bahkan sampai ke sidang pengadilan. Kepastian hukum pendaftaran tanah pada dasarnya terletak pada kekuatan sertipikat tanah ... -
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTARA PETANI SAWIT DENGAN TOKE SAWIT DI DESA PULO PAKKAT, KECAMATAN SUKA BANGUN, TAPANULI TENGAH
(2024-01-18)Asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar dalam hukum, perjanjian dalam mewujudkan keadilan. Penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit agar keseimbangan hak dan ... -
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT di PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI DUSUN AEK NAULI KECAMATAN PANGKATAN LABUHAN BATU
(2020-09-12)Tujuan penulian skripsi ini mengetahui pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan khususnya pabrik minyak kelapa sawit kepada masyarakat sekitar perusahaan berdiri, serta sanksi-sanksi bagi ... -
PELAKSANAAN CSR OLEH PERUSAHAAN DALAM PEENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMANFAATAN SDM DIWILAYAH SEKITAR PERUSAHAAN (STUDY DI PT INTI TANI PESTISIDA BIDANG PUPUK DAN OBAT-OBATAN)
(2022-01-17)Di Indonesia CSR belum menjadi kewajiban, karena banyak perusahaan yang menganggap sebagai sekaedar bantuan seadanya. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance (GCG), yakni fairness, ... -
Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Resor Binjai)
(2017-04-24)Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan ... -
PELAKSANAAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS TERHADAP RISIKO KERUSAKAN STUDI KASUS DI UD. J&J MOBIL PEMATANG SIANTAR
(2024-01-17)Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan kedua yang paling gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan kendaraan untuk aktivitas. Permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan ... -
PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(2022-06-04)Dalam upaya melindungi masa depan penerus bangsa, diperlukan upaya guna melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah melalui penerapan konsep diversi. Konsep diversi bagi anak diharapkan menjadi alternatif yang lebih ... -
PELAKSANAAN LELANG DI BAWAH TANGAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN (STUDI DI BADAN PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER JLN.VETERAN NO.79 PASAR X, DESA MANUNGGAL LABUHAN DELI, KAB. DELI SERDANG)
(2022-01-12)Salah satu persyaratan untuk mengambil kredit di bank adalah dengan adanya jaminan yang pada umumnya berbentuk sertifikat tanah dan atau bangunannya. Salah satu jenis jaminan yang sering disertakan dalam suatu pemberian ... -
PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM HAL DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2018-09-18)Proses pelaksanaanperjanjiankreditantarapihak bank sebagaipenyediadanadanpihaknasabah sebagaipenerima fasilitaskredit yang diberikanoleh bank diawali denganadanya kesepakatan keduabelah pihak. Hakdankewajibanantara bank ...