Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 402-421 of 1668
-
KAJIAN HUKUM KEABSAHAN PINJAMAN SECARA ONLINE YANG DILAKUKAN PARA PIHAK BERDASARKAN POJK NOMOR 77/POJK.1/2016
(2022-02-02)Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi ... -
KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-06-10)Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP AKUISISI SAHAM ASIAN TRAILS HOLDING LTD. OLEH TRAVEL CIRCLE INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-M/2020)
(2022-02-15)Akuisisi saham merupakan bentuk akuisisi yang paling umum, dengan cara membeli Sebagian besar saham perusahaan untuk mengambil alih. Dalam pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 pengambilalihan saham (akuisisi) yang mengakibatkan ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 005/PUU-IV/2006
(2015-04-17)Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah diatur tentang lembaga pengawas kehakiman yang tertulis pada pasal 24 B ayat 1: “komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU APARATUR NEGARA STUDY PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
(2015-04-17)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambarn peran pegawai negeri sipil Republik Indonesia khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Pegawai NegeriSipil daerah kabupaten merupakan pemeran utama ... -
Kajian Hukum Terhadap Persekongkolan Tender Terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Studi Kasus Putusan KPPU No 13/KPPU-L/2018)
(2021-12-10)Persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pesrta tander untuk memenangkan suatu tender/pelelangan melalui suatu persaingan semu. Persekongkolan tender merupakan gabungan dari kata “persekongkolan” ... -
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA MEDAN
(2016-10-20)Perkembanganilmupengetahuansertatekhnologi yang semakinmajudancanggih, membawaberbagaipengaruh di dalamkehidupanmasyarakat, masuknyaberbagaikebudayaanasingkekota-kotamengakibatkanperubahansosial yang radikalsehinggamasya ... -
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak apabilah dilihat secara kritis di Labuhanbatu Rantau Prapat; dan (2) upaya ... -
KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(2022-10-31)Negara yang menganut sistem politik demokratis pasti menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis pula dan pelaksanaan yang secara periodik. Akan sama halya di Indonesia yang merancangkan penjaminan terlaksanannya demokrasi ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-11-29)Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan ... -
KAJIAN YURIDIS PELUANG DAN TANTANGAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-11/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)
(2020-04-11)Kajian ini dilatarbelakanggi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu meminimalisir politik biaya tinggi ... -
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN HAK TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2022-02-15)Kajian Yuridis merupakan segala sesuatu yang di teliti secara hukum, baik dalam pengumpulan data maupun penyelidikan fakta yang terkait dalam rumusan masalah. Dalam penelitian kajian yuridis mengenai perbandingan hak ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-05-31)Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011)
(2017-07-10)Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Pelaku Memperbanyak Lagu Mp3, dan VCD Bajakan (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/PN.LMJ)
(2014-06-11)Tindak pidana Hak Cipta menpunyai dampak yang besar yang ditimbulkan dari tindakan ini baik terhadap pemerintah, masyarakat maupun terhadap perkembanagan daya cipta seseorang, disamping itu juga pembajakan yang terjadi ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
(2024-11-11)Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Pada pasal 263 KUHP menyatakan ... -
KEABSAHAN JUAL BELI TANAH WARISAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK BIAYA PENDIDIKAN
(2023-12-08)Pengalihan harta warisan anak dibawah umur tidak dilarang oleh Undang-Undang karena pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Yang menjadi permasalahan adalah ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA SKRIPSI
(2024-01-18)Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah ... -
KEADAAN MEMAKSA(FORCE MAJUERE) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19
(2021-12-13)Penelitian ini bertujuan untuk memahami masa pandemi COVID – 19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana ... -
KEBEBASAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN BATASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF OPEN LEGAL POLICY
(2023-11-21)Pembentukan atau pembuatan Undang-undang pada dasarnya adalah tindakan manasuka (arbitrary). Tidak ada dasar atau landasan apapun yang mengatur hal apa yang akan menjadi materi dari suatu Undang-undang. Kriteria apakah ...