Browsing Hukum by Title
Now showing items 347-366 of 1598
-
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ... -
EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
(2022-01-17)Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan ... -
EKSISTENSI ADMINISTRATIF PERSIDANGAN SECARA ONLINE (ELECTRONIC COURT) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.
(2024-06-05)Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat melalui hukum privat (perdata) dan hukum publik (negara). Hukum perdata mencakup hukum materil yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang ... -
EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN TANDA PAHLAWAN
(2016-10-06)Sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan eksekutif paling besar dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuasaan Presiden tersebut ... -
EKSISTENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
(2022-01-17)Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini rumusan yang bisa diambil adalah faktor apa yang menghambat JPU mengatasi ... -
EKSISTENSI KOMNAS HAM DI TINJAU BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2022-10-27)Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang- undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku ... -
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(2019-09-01)Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertulis didalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945. Selain pasal tersebut diatas terdapat juga pasal 24C undang-undang dasar 1945, yang mendukung pasal 1 ayat (3) ... -
EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH KERJA KECAMATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (STUDI PADA KANTOR UPTD PENDIDIKAN KEC.JORLANGHATARAN KAB. SIMALUNGUN)
(2019-10-09)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan sebagai organisasi atau lembaga pada pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas ... -
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGEMIS DI KOTA MEDAN (STUDI RISET DEPARTEMEN SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN)
(2015-02-05)Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia khususnya menuju Kota Medan Maka tingka urbanisasi semakin tinggi yang menambah banyak masalah antara lain timbulnya pengemis, sehingga menyebabkan pengangguran besar-besaran ... -
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
(2022-10-24)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ... -
Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli
(2018-09-23)Skripsi ini berjudul Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli sebagai wakil rakyat Gunungsitoli mempunyai ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ... -
GAGASAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(2022-11-16)Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang ... -
GAGASAN PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MELALUI PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME
(2022-10-27)Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden ... -
HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015
(2022-06-03)Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undangatau peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam ... -
HUBUNGAN ASPEK HUKUM KEGIATAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE GO-JEK MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.108 TAHUN 2017
(2019-03-15)Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu mempermudah aktivititas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. ... -
HUKUM ATAS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI DESA HUTALONTUNG, KECAMATAN MUARA
(2018-09-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pewarisan dan bagaimana gambaran kedudukan perempuan masyarakat Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan ... -
IMPLE ME NTA SI PE RA NA N KE WE NA NGA N KE JA KSA A N SE BA GA I PE MOHON DA LA M ME NGA JUKA N KE PA ILITA N DE MI KE PE NTINGA N UMUM
(2023-08-11)Penelitian ini diha`rapkan dapa`t memberi sumbangsih pemikira`n terutama pada studi ilmu hukum, dan secara pra`ktis ma`upun aka`demis yakni se`bagai masukan ba`gi penulis ma`upun piha`k- piha`k ya`ng me`miliki keingina`n ...