Search
Now showing items 31-40 of 1728
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI ( Studi Putusan : No.294/Pid.Sus/2017/PN BKN).
(2018-09-23)
Tindak Pidana Pornografi merupakan salah satu aktivitas kriminal yang berkembang cepat seiring dengan berkembangnya Ilmu dan Pengetahuan terutama teknologi dan informasi, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana pelaku tindak ...
DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(2018-10-11)
Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. ...
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(2018-08-23)
OtoritasJasaKeuanganadalahsebuahlembagapengawasanjasakeuangansepertiindustriperbankan, pasar modal, reksadana, perusahaanpembiayaan, danapensiundanasuransi. Padadasarnya UU No 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasa Keuangan ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN MENEMPATKAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Putusan Nomor.210/Pid.B/2015/PN.Tbt)
(2018-10-04)
Fenomena keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bukanlah suatu hal yang baru.Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tidak terlepas dari terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam ...
TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
(2018-10-08)
Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan tersebut berlangsung. Mengenai harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak secara besama (mufakat). Suami/istri mempunyai ...
ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(2018-10-12)
Penciptamembutuhkanbiaya-biaya yang besardalammenciptakansuatukaryacipta. Di sisi lain adapihak lain yang kelebihandana, tetapitidakdipergunakan. Untukmemenuhibiaya-biayatersebut,hakciptadapatdijadikansebagaiobjekjaminan ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PATEN BAGI PEMEGANG LISENSI YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2018-10-03)
Hak paten seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak-hak mutlak, yang bukan hak kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Dari masalah ini Bagaimana akibat hukum pembatalan paten bagi pemegang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
(2018-10-11)
Penyedia jasa pengangkutan laut memiliki tanggung jawab yang besar di dalam melaksanakan suatu pengangkutan, hal ini karena sebagai pengangkut, penyedia jasa wajib mengangkut barang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. ...
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK (HOLDING COMPANY)
(2018-09-15)
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tanggungjawab Perusahaan Induk Terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya ...
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN
(2018-10-05)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. ...