Search
Now showing items 841-850 of 1082
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI
(2023-11-06)
Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang umum terjadi dalam konteks peminjaman dana antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak ...
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KREDI TUR TERHADAP KURATOR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS JAMINAN YANG DIKUASAI KREDITUR TANPA SEIZIN KURATOR
(2023-12-06)
Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi dan dunia usaha memerlukan dukungan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat diperoleh dari berbagai ...
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK PEMBERI KERJA TERHADAP PIHAK PEMBORONG AKIBAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
(2023-12-08)
Pada umumnya, “perjanjian” merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu, “overeenskomst”. Overeenskomst biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata persetujuan menunjukkan adanya makna bahwa para ...
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(2023-12-06)
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan non struktural yang bersifat represif untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang sifatnya merugikan konsumen. Dalam ...
PERAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK
(2023-12-06)
Abstrak: Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan ...
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 18.
(2023-12-06)
Salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan adalah memberikan kredit. Tetapi dalam masalah perkreditan, khususnya pada ...
ANALISIS YURIDIS ANAK BUAH KAPAL YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2023-12-11)
Aturan mengenai penggunaan bahan peledak dalam Penangkapan Ikan atau Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengelolah bidang perikanan ...
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2023-12-11)
Pada dasarnya barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki ...
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Turut Serta Melakukan Aborsi Mengakibatkan Matinya Janin.
(2023-12-11)
Sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman adalah tindak pidana aborsi yang marak yang dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa. Keberadaan praktek aborsi mendapat perhatian akibat apabila dilakukan diluar kendali ...
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MASUKNYA WARGA NEGARA ASING KE INDONESIA TANPA IZIN
(2023-12-11)
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi ...