Search
Now showing items 11-17 of 17
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)
(2022-11-29)
Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia merupakan suatu kejahatan di bidang Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut yang masih belum lunas kredit pembayarannya kepada pihak ...
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) MELALUI MEDIA SOSIAL
(2022-10-29)
Banyak masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi ke dalam hal yang negatif dengan melakukan perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan) seperti penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) dengan tujuan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA PENYU YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS /LH/2020/PN DPS)
(2022-11-24)
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 87/PID.SUS/2020/PN.KBM)
(2022-10-31)
Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan Negara dari pertambangan minyak dan gas ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KARENA KESALAHAN (KEALPAAN) MENYEBABKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG ( STUDI PUTUSAN NOMOR 87/PID.SUS/2021/PN.Srg )
(2022-11-24)
Menyebabkan kebakaran, peletusan, atau banjir dalam Pasal 187 dan Pasal 188 agar dapat dibedakan dengan delik-delik menghancurkan atau merusakkan barang, kedudukan dari Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP tersebut sebagai delik ...
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGURUS DAERAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(2022-11-24)
Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang dapat merugikan keuanan negara dan dapat diancam dengan pidana sesuai dengan kententuan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS PENJUALAN BARANG YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
(2023-11-20)
Pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana haruslah diatur dalam suatu kesatuan Undang-Undang yang mengatur batasan-batasan dan juga sanksi-sanksi ketika melanggar suatu batasan yang di tentukan tersebut, salah ...