Search
Now showing items 101-110 of 197
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER YANG MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan No.1106/Pid.Sus/2018/PN Plg)
(2019-10-10)
Tindak pidana abosi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan tindakan pembunuhaan. Berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh departement kesehatan Republik Indonesia bahwa angka aborsi mencapai 2,3 juta kasus ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM IKAN (STUDI PUTUSAN No.14/Pid.Sus-PRK/2018/Pn.Mdn)
(2019-09-11)
Ilegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga perikanan yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)
(2019-10-17)
Tindak pidana perjudian online merupakan permainan perjudian secara online yang dapat diakses baik melalui komputer ataupun android melalui internet, Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 19 ...
ANALISIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER YANG MENGAKIBATKAN ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2018/PN.NJK)
(2019-09-29)
Sering di temui sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien. Hal ini terjadi karena pola paternalistik yang masih melekat dalam hubungan dokter dan pasien. Hubungan dengan pola paternalistik adalah hubungan dimana ...
PEMIDANAAN PELAKU YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENEBANG POHON TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN (STUDI PUTUSAN NO. 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj)
(2019-10-10)
Pembalakan liar merupakan suatu tindak pidana karna perbuatan pembalakan liar dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembalakan liar harus diperhatikan mengingat ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
(2019-09-13)
Lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, merupakan program kebijakan pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke tabung LPG 3Kg melalui pembagian paket tabung LPG 3Kg. Kebijakan ini dimanfaatkan ...
ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus/2017/PN.Ran)
(2019-03-01)
Penanganan kasus cybercrime tidak terlepas dari proses pembuktian yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan hukum mengenai pembuktian termasuk tentang alat bukti yang sah secara ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-02-03)
Perdagangan orang merupakanmasalah yang menjadiperhatianluas di Asia bahkan di seluruhdunia.Perdagangan orang terjaditidakhanyamenyangkut di dalamnegara Indonesia sajayaituperdagangan orang antarpulau, tetapijugaperdagangan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN (Studi Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.Plw)
(2019-04-12)
Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Di dalam ...
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di LSM KPK Pekanbaru)
(2019-04-15)
Terdapat banyak kelompok masyarakat yang telah membentuk wadah atau otorisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). ...