Search
Now showing items 51-60 of 513
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) BUKAN TANAMAN SEBERAT 5 (LIMA) GRAM
(2018-10-11)
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zatatauobat yang berasaldaritanaman, baiksintesismaupunsemisintesis,yangdapatmenyebabkanpenurunanatau ...
ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG (StudiPutusanNomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)
(2018-10-18)
Tindakpidanaperdagangan orang merupakanbentukperbudakanmanusia modern.Berdasarkanbuktiempiris, perempuandananak-anakadalahkelompok yang paling banyakmenjadikorbantindakpidanaperdagangan orang. Pelakutindakpidanaperdagangan ...
TINJAUAN YURIDISH ATAS PERLAKUAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI (PT. SURYA JAYA UTAMA ABADI MEDAN)
(2018-10-15)
TujuandaripenelitianiniuntukmengetahuitentangPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas tidak sesuai dengan perjanjian penempatandanpertanggung jawaban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga ...
Pertanggungjawaban Pidana Anggota DPRD Yang Menggunakan Ijazah Palsu Untuk Mengikuti Pilkada (Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Lig)
(2018-10-15)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Muratara. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN KEPADA PEJABAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu)
(2018-08-11)
Pemidanaan merupakan suatu respon universal terhadap tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya di dalam masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKANINFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Ran)
(2018-10-12)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya (netter) semakin meningkat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan ...
PEMBUKTIAN PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN PENANGKAP IKAN
(2018-10-12)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia begitu juga dengan potensi sumber daya ikan yang banyak yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi ...
PEMIDANAAN PELAKU PERCOBAAN MENGELUARKAN IKAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS.PRK/2017/PN.JKT.UTR)
(2018-10-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
Metode penulisan yang digunakan ...
IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR DALAM HAL HAK IMUNITAS
(2018-08-22)
Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang hak imunitas DPR. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan ...
Pembatalan Perkawinan Sejenis Karena Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)
(2018-09-20)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas ditinjau dari UU Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No. ...