Search
Now showing items 111-120 of 513
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (StudiPutusan Nomor : 2101 K/PID.SUS/2011)
(2014-09-21)
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machstaat).Perubahan kondisi sosial masyarakat ...
EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN TANDA PAHLAWAN
(2016-10-06)
Sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan eksekutif paling besar dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuasaan Presiden tersebut ...
Analisis Hukum Tindak Pidana Menyebarkan Atau Menjual Kepada Umum Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan No. 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi)
(2016-09-15)
Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG YANG MEMBUJUK MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DENGAN TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2013/PN.Mtw)
(2014-08-11)
Kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah tradisi tahunan yang terjadi di Indonesia pada saat musim kemarau dan hal ini merupakan sebuah fakta yang tidak biasa dipungkiri. Pembakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ...
ANALISIS HUKUM PERBUATAN MEMBERI/MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
(2018-09-11)
Tindak Pidana Suap sering terjadi didalam masyarakat, Tindak Pidana tersebut juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah peristiwa Pidana Suap yang dilakukan oleh Pejabat Negara adalah dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2 ...
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA ( STUDI DI LAPAS KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN )
(2014-08-29)
Di Indonesia setiap narapidana yang menjalani masa hukuman dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bertujuan untuk memasyarakatkan setiap narapidana ...
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)
(2014-08-23)
Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selalu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Untuk kejahatan yang sifatnya ringan khususnya tindak pidana pencurian ...
PERLINDUNGAN HUKUM EKSPORTIR IMPORTIR TERHADAP EKSPOR-IMPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN L/C MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(2018-09-11)
Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran ...
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MDN)
(2016-08-10)
Fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaku kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang adalah anak. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011)
(2017-07-10)
Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam ...