Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 1105-1124 of 1458
-
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(2019-08-02)Tindak pidana perpajakan merupakan tindakan yang sangat merugikan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan bertujuan untuk kesejahteraan negara. Pelaku tindak pidana perpajakan yang telah melanggar ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS ATAS DAKWAAN ALTERNATIF (StudiKasusPutusan : 413/Pid.Sus/2013/PN Mtr)
(2017-04-25)Pertimbangan hakim memegangperanan yang pentingdalamputusanbebas.Bisasajaterjadisuatuputusanbebas yang telahdijatuhkantidaksesuaidenganketentuanhukum yang berlakusertamengabaikannilai-nilaikeadilan.DalamputusanNomor : ... -
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS GANJA YANG BERATNYA MENCAPAI 170 KILOGRAM ( Studi Putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn ).
(2020-09-16)Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai ijin, sehingga terjadi peredaran illegal narkotika tersebut. Tentu peredaran tersebut didukung oleh penyalahgunaan yang tidak ... -
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU YANG SENGAJA MELAKUKAN ABORSI (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2016/PN.Slw)
(2018-09-18)Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram, abortus dapat terjadi secara alami (spontan) maupun secara buatan. Abortus spontan (keguguran) adalah mekanisme alamiah ... -
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
(2022-11-25)Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah ... -
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG OPTIMALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA DUMAI
(2022-02-03)Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan ... -
PROSEDUR PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PECURIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)
(2016-10-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dalam tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Kota Medan. Syarat dan jaminan yang diberikan penyidik kepada tersangka ... -
PROSEDUR TERJADINYA BISNIS WARALABA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK BISNIS WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTENG WARALABA
(2018-10-11)Waralaba (franchise) adalah suatu kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik franchise dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalty. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh ... -
PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DIKAITKAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (BNNP-SU)
(2022-11-29)Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dalam peredarannya ... -
PROSES PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG SEDANG MENJALANI MASA PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
(2022-02-02)Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ... -
PROSES PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA)
(2022-01-12)Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi di Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan baik dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat. Seperti di Sumatera Utara kejahatan narkotika mengalami ... -
PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2018-09-15)Sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana adalah lembaga Kejaksaan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam memberantastindakpidana korupsi. DengandemikianKejaksaan di tuntutsenantiasaprofesional.Adapun ... -
PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
(2022-01-12)Untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui peranan jaksa dalam proses pelaksanaan pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta ... -
PROSES PENYIDIKAN PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAAH UMUR (Studi di polresta Medan)
(2014-07-24)Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual ... -
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA MEDAN
(2006-02-28)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhakan pidana lepas dalam tindak pidana penipuan. Masalah penerapan hukum menjadi hal penting dalam pembebasan masalah hukum, proses akhir ... -
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK DI POLTABES MEDAN
(2017-10-04)Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana, sehingga banyak anak yang seharusnya masih belajar, bermain dan ... -
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)
(2018-09-12)Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang ... -
REGULASI PENETAPAN TARIF TIKET PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI LION AIR UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK
(2019-09-09)Sejak naiknya harga tiket pesawat udara pada maskapai Lion Air untuk penerbangan domestik diawal Januari 2019 yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap jumlah penumpang pesawat udara pada maskapai Lion Air ... -
RESIKO DISALAH GUNAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH YANG TIDAK DIBALIK NAMA DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH
(2024-01-23)Di zaman yang sekarang ini banyak dari masyarakat yang sangat membutuhkan adanya tanah. Banyak juga yang menjadikan tanah ini sebagai investasi masa depan. Dikarenakan harga tanah yang setiap tahunnya naik. Investasi ... -
RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI HOLDING COMPANY (STUDI PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk. MEDAN)
(2019-10-01)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Holding Company dan mengetahui dampak restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Holding terhadap aspek keuangan, ...