Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 363-382 of 1643
-
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGEMIS DI KOTA MEDAN (STUDI RISET DEPARTEMEN SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN)
(2015-02-05)Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia khususnya menuju Kota Medan Maka tingka urbanisasi semakin tinggi yang menambah banyak masalah antara lain timbulnya pengemis, sehingga menyebabkan pengangguran besar-besaran ... -
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
(2022-10-24)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ... -
Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli
(2018-09-23)Skripsi ini berjudul Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli sebagai wakil rakyat Gunungsitoli mempunyai ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ... -
GAGASAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(2022-11-16)Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang ... -
GAGASAN PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MELALUI PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME
(2022-10-27)Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden ... -
HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015
(2022-06-03)Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undangatau peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam ... -
HUBUNGAN ASPEK HUKUM KEGIATAN USAHA TRANSPORTASI ONLINE GO-JEK MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.108 TAHUN 2017
(2019-03-15)Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu mempermudah aktivititas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. ... -
HUKUM ATAS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI DESA HUTALONTUNG, KECAMATAN MUARA
(2018-09-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pewarisan dan bagaimana gambaran kedudukan perempuan masyarakat Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan ... -
IMPLE ME NTA SI PE RA NA N KE WE NA NGA N KE JA KSA A N SE BA GA I PE MOHON DA LA M ME NGA JUKA N KE PA ILITA N DE MI KE PE NTINGA N UMUM
(2023-08-11)Penelitian ini diha`rapkan dapa`t memberi sumbangsih pemikira`n terutama pada studi ilmu hukum, dan secara pra`ktis ma`upun aka`demis yakni se`bagai masukan ba`gi penulis ma`upun piha`k- piha`k ya`ng me`miliki keingina`n ... -
IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).
(2020-09-21)Kehadiran undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan Desa untuk membangun infrastruktur serta mensejahterakan masyarakat ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN
(2024-01-18)Pada saat ini kebutuhan Manusia sangat beranekaragam dan relatif tinggi, kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok menjadi suatu masalah yang timbul, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah dan material bangunan. ... -
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2024-11-05)Anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur dalam undang- undang yaitu perlindungan bagi anak yang merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
(2023-11-21)Penyusunan APBD dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efesiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya penguatan ... -
IMPLEMENTASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(2022-10-27)Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, ... -
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
(2024-06-06)Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting daam acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ... -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2011
(2022-10-31)Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan ... -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 KEIMIGRASIAN
(2022-02-03)Peningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor ... -
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)
(2022-11-26)Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada ... -
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI BANDAR LAMPUNG. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.G/2021/PN. TANJUNG KARANG)
(2023-07-03)Permasalahan terkait sengketa biasanya timbul dikarenakan adanya suatu perselisihan pendapat diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Mediasi merupakan pelembagaan di pengadilan yang berupaya menciptakan perdamaian ...