• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 KEIMIGRASIAN

    Thumbnail
    View/Open
    ALICIA AUSTIN SILITONGA.pdf (278.7Kb)
    Date
    2022-02-03
    Author
    SILITONGA, ALICIA AUSTIN
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Peningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut,meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Adapun yangf menjadi permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis dengan bahan pustaka Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan adalah kesimpulan hukum atas fakta yang telah terungkap dipersidangan. Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki wewenang dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (selective policy) . Aparat penegak hokum ikut serta menyelesaiakan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih bersifat deportasi atau tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6470
    Collections
    • Ilmu Hukum [1680]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback