Search
Now showing items 2791-2800 of 2848
PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM HAL DEBITUR MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2018-09-18)
Proses pelaksanaanperjanjiankreditantarapihak bank sebagaipenyediadanadanpihaknasabah sebagaipenerima fasilitaskredit yang diberikanoleh bank diawali denganadanya kesepakatan keduabelah pihak. Hakdankewajibanantara bank ...
TINJAUAN KRIMINOLOGI PELACURAN TERSELUBUNG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” Studi Kota Gunungsitoli
(2014-08-23)
Rehabilitasi di atur dalam Pasal 54 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Menurut Pasal 1 butir 16 tentang narkotika ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 SUMATERA UTARA DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
(2015-08-21)
Untukmengukur keberhasilansesuatudaerahdalammelaksanakanotonomidaerahnya, makasalahsatukriteria yang penting untuk mengetahui secaranyata kemampuansuatudaerahdalammengaturdanmengurusrumahtangganyasendiri adalahdukunganda ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(2018-09-11)
Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana ...
Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Pengurus CV yang Secara Sengaja Membuang Zat-zat Beracun atau Limbah B3 ke Area Lingkungan Hidup Masyarakat (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray)
(2016-10-14)
Tidak pidana pencemaran tersebut umumnya dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, ataupun perserikatan, yang sering menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam proses produksinya, kemudian sisa atau limbah bahan kimia ...
KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)
(2014-08-28)
Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam hukum acara ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAMPUTUSAN ( NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.MDN)
(2018-03-15)
Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2012/PN.BT)
(2014-09-18)
pidana didalam hukum pidana Belanda mengenal istilah strafbaar feit, dan terkadang juga delik yang brasal dari bahasa Latin yaitu Delictum. Tindak pidana Negara-negara anglo-saxon memakai istilah offense atau criminal act ...
PENANGANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MENGHAMBAT PERSAINGAN.
(2018-10-08)
KPPU adalah Komisi yang bertugas dalam mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999 yang bertujuan menciptakan iklim berbisnis yang sehat dan jujur. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ...
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DI SPTN WILAYAH V KAB. LANGKAT
(2015-09-08)
Ada tiga jenis sumber pendapatan Negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. ketiga sumber pendapatan tersebut, dua sumber diantaranya merupakan pungutan negara kepada rakyat yang bersifat ...