PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN

Abstract

Kontrovensi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menuruthukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan kejahatan salah satunya di pengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Adapun yang menjadi permasalahan di penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn). Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Sutarso yang melakukan tindak pidana Kepemilikan senjata api tanpa izin, terdakwa telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.