PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Adapun yang diteliti adalah kelengkapan formil dan materil suatu berkas perkara. Apabila Penuntut Umum menemukan bahwa pada berkas perkara tersebut terdapat pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang dan adanya posisi kasus yang berbeda maka Penuntut Umum dapat memisah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) oleh penuntut umum sebagai upaya proses pembuktian tindak pidana narkotika (studi di kejaksaan negeri medan) dan hambatan apakah yang dialami penuntut umum dalam melakukan proses pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) untuk membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika (studi di kejaksaan negeri medan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemisahan berkas perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan dan juga tidak terlepas menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada saat berkas perkara diputuskan dipisah maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Kemudian dari masing-masing berkas perkara jaksa penuntut umum memberikan petunjuk agar penyidik mengganti pasal yang dilanggar masing-masing tersangka. Kemudian hambatan yang dialami jaksa penuntut umum yaitu penyidik kesulitan memahami petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara sehingga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan jaksa penuntut umum.