| dc.description.abstract | Pertumbuhan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin meningkat dari tahun ketahun sangat sulit diberantas. Tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu ditangani secara cepat dan serius. Adapun permasalahan dalam skiripsi ini adalah 1.Bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa (In Absentia) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, 2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana secara In Absentia yang dilakukan pegawai negeri sipil studi putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna.
Penulis menggunakan metode analisis kasus yang dianalisis secara yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder, menganalisis putusan Nomor . 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skiripsi ini adalah data primer, data sekunder, data tersier.
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi penyauran raskin pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomro 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna yang diputus secara In Absentia terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi | en_US |
