• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIADILI OLEH MAJELIS HAKIM SECARA IN ABSENTIA (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna)

    Thumbnail
    View/Open
    Sariaman Panjaitan.pdf (243.0Kb)
    Date
    2019-09-20
    Author
    Panjaitan, Sariaman
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pertumbuhan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin meningkat dari tahun ketahun sangat sulit diberantas. Tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu ditangani secara cepat dan serius. Adapun permasalahan dalam skiripsi ini adalah 1.Bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa (In Absentia) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, 2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana secara In Absentia yang dilakukan pegawai negeri sipil studi putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna. Penulis menggunakan metode analisis kasus yang dianalisis secara yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder, menganalisis putusan Nomor . 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skiripsi ini adalah data primer, data sekunder, data tersier. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi penyauran raskin pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomro 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna yang diputus secara In Absentia terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3502
    Collections
    • Ilmu Hukum [1854]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback