| dc.description.abstract | Ilegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga perikanan yang berwenang. Inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan (Studi Putusan No.14/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Mdn)
Adapun jenis penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan dan menggunakan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan.
Melalui fakta-fakta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan (Studi Putusan No.14/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Mdn). Bahwa pertanggungjawaban pidana JUHARI ALIAS ATAN dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Oleh karena terdakwa tidak memiliki alasan penghapus pidana maka akibat dari perbuatanya terdakwa harus mempertanggunjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. | en_US |
