Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 1669
-
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. BNI PERSERO TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
(2024-11-01)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... -
ANALISIS YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI
(2024-10-01)Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Dan jika pada hari persidangan tergugat tidak ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI AKTA NOTARIIL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2024-11-01)Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(2024-10-31)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan hak upah pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan ... -
PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENATAUSAHAAN TITIPAN DOKUMEN TIM LIKUIDASI PT BPR NURUL BAROKAH (DL) BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO 20 TAHUN 2019
(2024-10-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana peran Balai Harta peninggalan dalam penatausahaan titipan dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL), mengetahui bagaimana faktor penghambat pelaksanaan ... -
PERAN JAKSA DALAM MENANGANI SENGKETA PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
(2024-10-31)Kejaksaan Republik Indonesia adalah organ pemerintah yang berfungsi sesuai penerapan hukum. Diluar dari menangani bidang pidana, Kejaksaan turut mengemban tanggung jawab dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA
(2024-10-31)Tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi banyak orang, Karena keterbatasan tanah, sering terjadi perebutan hak atas tanah yang dapat memicu ... -
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGUASAI SEBIDANG TANAH SECARA SEPIHAK TANPA HAK
(2024-10-31)Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi tiap- tiap individu karena manusia membutuhkan tempat unbtuk menetap. Hak- hak atas tanah mempunyai peran dsangat penting bagi kehidupan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA
(2024-10-31)Transportasi merupakan alat yang digunakan untuk dapat berpindah antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu transportasi yang sering digunakan adalah maskapai penerbangan atau yang umum kita dengar sebagai pesawat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG UPAHNYA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-10-31)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Selain itu penelitian ini ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA UNDIAN BERHADIAH SECARA ELEKTRONIK ANTARA PIHAK GRAB DENGAN PEMENANG MELALUI ARBITRASE (Studi Putusan NO 23/PUU-XX/2022)
(2024-10-31)Penyelesaian sengketa undian berhadiah melalui arbitrase merupakan topik yang penting dalam konteks hukum dan penyelesaian konflik. Tinjauan yuridis ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan arbitrase dalam menyelesaikan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(2024-09-02)Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas ... -
ANALISIS YURIDIS ATAS PENYITAAN ASET DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(2024-06-13)Kemajuan pengetahuan dan teknologi menciptakan maraknya penipuan yang terjadi melalui jaringan internet. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Pelaku ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(2024-06-13)Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat diketahui ... -
PENYELESAIAN PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ]
(2024-06-13)Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu pelanggaran terhadap rambu- rambu lalu lintas, ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(2024-06-13)Kejahatan penadahan yang sering terjadi saat ini adalah ketika seseorang membeli barang-barang yang didapat dari tindak pencurian dengan harga yang jauh di bawah standar. Pada kejahatan penadahan, terdakwa sudah mengetahui ... -
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-13)Korupsi merupakan suatu realita perilaku manusia dalam interaksi social yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(2024-06-13)Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat merusak masa depan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana ... -
PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN ONLINE
(2024-06-13)Situs kencan online sekarang ini menjadi salah satu jenis sosial media yang saat ini telah menjadi sarana populer untuk mencari pasangan. Sebuah metode untuk menambah teman atau mencari pendamping hidup terus mengalami ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION ILEGAL (BINOMO)
(2024-06-12)Pesatnya teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi ada juga dampak negatifnya yakni dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber, antara lain kejahatan siber crime yaitu binomo adalah suatu kegiatan ...