Search
Now showing items 3761-3770 of 9091
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengubah dan Perakit (Memodifikasi) yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)
(2022-01-27)
Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO.215/PID.SUS/2019/PN PYA)
(2022-01-27)
Tindak pidana mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, ...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)
Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat)
(2022-01-27)
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)
Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ...
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI (STUDI PUTUSAN NO.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn)
(2022-01-31)
Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ...
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya)
(2022-01-31)
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT DESA YANG MENGGELAPKAN UANG YANG DISIMPAN KARENA JABATAN DALAM PELELANGAN TANAH (Studi Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby)
(2022-01-31)
Korupsi adalah salah satu istilah yang populer di Indonesia yaitu perbuatan yang dapat merugikan pemerintah dan rakyat dengan cara mengambil uang Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH DALAM KAMPANYE (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh)
(2022-01-31)
Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah ...